Ekonomi Jadi Mampet, Heru Budi Didesak PJLP Lewati Batas Usia Bisa Segera Diganti Anggota Keluarga

Pembatasan Usia Maksimal Penyedia Jasa Lainnya Perorangan DKI Jakarta — Petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) Kelurahan Cipinang Besar Selatan saat menyelesaikan pembuatan taman di Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Rabu (14/12/2022). Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI melalui e-PJLP, jumlah petugas di DKI Jakarta hingga saat ini mencapai 85.310 orang. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Solidaritas Mantan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Azwar Laware, meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, agar PJLP yang melewati batas umur boleh digantikan oleh anggota keluarga.

"Mohon digantikan, boleh digantikan karena mengingat anggaran 2023 itu adalah anggaran kami, hak kami. Hanya saja terbentur Kepgub 1095/2022 itu sehingga kita tidak bisa melanjutkan pekerjaan," ujarnya saat aksi di Balai Kota, belum lama ini.

Diketahui, Heru Budi Hartono membatasi usia PJLP yang dapat bekerja menjadi maksimal 56 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian PJLP yang diteken Heru 1 November 2022 lalu.

Azwar menyatakan, yang terjadi saat ini para PJLP yang berusia lebih dari 56 tahun langsung diputus kontrak tanpa diberi pesangon sama sekali. Kemudian, mereka diberitahu bahwa anak atau anggota keluarga yang lain dapat menggantikan posisi mereka. Namun, belum ada kepastian hingga saat ini.

"Belum diganti sama sekali (dengan anggota keluarga). Prosesnya pun kita disuruh menunggu anggaran baru. Perubahan anggaran kapan kiita kan enggak ngerti tentang perpindahan anggaran ini. Yang jelas kami mencari kerjaan agar ada yang menopang rumah tangga, ada tulang punggung di keluarga ini," jelas Azwar.

Azwar meminta agar proses mempekerjakan anggota keluarga eks PJLP UPK Badan Air tak dipersulit. Sebab, banyak kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi oleh para mantan PJLP ini.

"Jangan ada sistem birokrasi yang berbelit-belit, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak sesuatu dan lain hal, utamakan lah nilai kemanusiaan daripada nilai-nilai material. Mudah-mudahan aspirasi kita tersampaikan kepada beliau, agar pemimpin2 kita ini mau melihat kesulitan kita sehingga anggota keluarga kita ini mau diakomodir semua untuk masuk UPK Badan Air," tambah Azwar.

Selebgram berinisial A yang diduga Muhammad Akbar ditangkap polisi atas dugaan penipuan. A selama ini dikenal sebagai pemilik akun Ajudan Pribadi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan membenarkan penangkapan tersebut.

2 dari 2 halaman

DLH Izinkan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya mengizinkan para Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang diberhentikan imbas penerapan aturan batas usia 56 tahun yang tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 digantikan anggota keluarga.

Asep menyebut akan memberikan penawaran kepada anggota keluarga dari PJLP terdampak aturan batas usia 56 tahun. Salah satu anggota keluarga dapat menggantikan posisi PJLP yang sudah diberhentikan untuk bekerja di Dinas LH DKI Jakarta.

"Memang kalau Dinas LH itu bukan diberhentikan, tetapi memang ada juga yang digantikan. Jadi tidak semuanya diberhentikan, kalau memang mereka minta bisa digantikan oleh anaknya, oleh keluarganya, itu bisa kita coba proses," kata Asep di Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin 2 Januari 2023.

Asep menjelaskan, pergantian itu bisa saja dilakukan dengan syarat anggota keluarga bersangkutan bersedia. Pasalnya, kata Asep banyak di antaranya yang tidak bisa digantikan karena anggota keluarga yang telah memiliki kesibukan lain.

"Biasanya kan mereka alasannya anaknya sudah kerja, anaknya masih sekolah, gitu," kata Asep.

Infografis Alasan Perluasan Sistem Ganjil Genap di Jakarta. (Liputan6.com/Trieyasni)

Heru Budi Hartono
Tokoh
Heru Budi Hartono, SE, MM adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta.
Lihat Selengkapnya
Heru Budi Hartono
PJLP
PJLP Unjuk rasa
PJLP UPK Badan Air