Menkominfo Johnny Plate Diperiksa Kejagung terkait Korupsi, Jokowi: Proses Hukum Kita Hormati

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate atau Johnny Plate, pada hari ini, Rabu (15/3/2023). Jokowi menekankan semua pihak harus menghormati proses hukum yang ada.

"Ya kita hormati. Semua proses hukum kita hormati. Semua proses hukum kita hormati kepada siapapun," jelas Jokowi di Istora Senayan Gelora Bung Karno Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan lagi terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pada Rabu, 15 Maret 2023 terkait kasus dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 sampai dengan 2022.

"Kenapa beliau kita panggil? Untuk memberikan keterangan yaitu dalam rangka untuk mendalami peran beliau sebagai pengguna anggaran, kita ingin tahu sejauh mana pengawasan dan pertanggungjawaban selaku pengguna anggaran," tutur Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (13/3/2023).

Menurut Kuntadi, dalam kasus tersebut terdapat kemahalan yang berasal dari hasil permufakatan jahat. Atas dasar itu, penyidik tengah mendalami sejauh mana fungsi pengawasan Kominfo terlaksana.

"Selain itu kita juga ingin mengetahui sejauh mana perencanaan pembangunan BTS ini dilaksanakan, sebagaimana kita tahu bahwa sesuai dengan apa yang tercantum pembangunan BTS rencananya dilaksanakan untuk periode lima tahun berturut-turut," jelas dia.

Hanya saja, proyek BTS 4G itu nyatanya dilakukan hanya dalam periode satu tahun alias ada pemadatan waktu, sehingga pelaksanaanya menjadi tidak sesuai dengan perencananaan yang ada.

"Kita juga ingin mengetahui tentang adanya manipulasi perkembangan pemalsuan atau kemajuan proyek, yang awalnya belum mencapai 100 persen di dalam laporan, di laporannya dipaksakan seolah-olah sudah mencapai 100 persen, dapat dicapai 100 persen, sehingga dapat dilakukan pembayaran meskipun belakangan diketahui ada kesalahan sehingga dibulatkan. Sejauh mana pertanggungjawabannya," Kuntadi menandaskan soal korupsi BTS kominfo itu.