Jokowi Sebut Pembelian Produk Dalam Negeri Akan Pengaruhi Besaran Tunjangan Kinerja PNS

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pembelian produk dalam negeri akan mempengaruhi besaran tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Jokowi, hal ini untuk mendorong pembelian produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

"Yang nanti akhirnya kalau sudah ada yang jelas juara 1, juara 1 akan kita umumkan. Saya udah bilang ke Kemenpan-RB, untuk tukin akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian/lembaga, kabupaten/kota, dan provinsi," jelas Jokowi dalam Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Selain mempengaruhi tukin, dia menuturkan jumlah pembelian produk dalam negeri akan berdampak terhadap pemberian sanksi. Nantinya, akan ada sanksi untuk BUMN, BUMD, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga yang masih membeli produk impor dari APBN.

"Kalau tukinnya tadi sudah, mestinya harus ada sanksinya juga. Kalau masih beli baik BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN, APBD, BUMN, dah sanksinya," kata Jokowi 

"Biar semuanya kita bekerja dengan sebuah reward dan punishment, semuanya," sambung Jokowi.

Dia mengingatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berhati-hati menggunakan anggaran negara untuk pembelian produk impor. Pasalnya, APBN itu berasal dari pajak masyarakat, deviden, hingga royalti tambang yang sulit dikumpulkan.

"Dikumpulkan dengan sangat sulit, tidak mudah. Sehingga terkumpul pendapatan negara itu. Kemudian, kita belikan produk impor. Kemudian kita belikan produk buatan luar negeri. Benar? Benar? Inilah yang selalu saya ingatkan," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku senang saat ini sudah 3,4 juta produk dalam negeri yang masuk ke e-katalog. Disisi lain, dia menuturkan bahwa 95 persen pagu anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi harus dibelanjakan untuk produk dalam negeri.

"Saya hanya titip kalau sudah masuk barang-barang produk dalam negeri ke e-katalog jangan dibiarkan hanya masuk saja, tapi dibeli. Kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, provinsi, kota/kabupaten semuanya tengok itu e-katalog, beli. Percuma kita collect untuk dimasukkan ke e-katalog hanya ditonton, tidal dibeli untuk apa," tutur Jokowi.