Sukses

Demokrat: Pembangunan Megah di Mana-mana, tapi Jumlah Orang Miskin Tak Ada Perbaikan Signifikan

Demokrat menyindir pencapaian Jokowi yang tidak lebih baik dari zaman SBY itu sebagai bentuk karma buzzer.

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyinggung soal stagnannya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibandingkan dengan era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal ini disampaikan Herzaky dalam diskusi yang digelar Lembaga Survei KedaiKOPI bertajuk OTW 2024: Emang Bisa Pemilu Gembira di Grand Cemara Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).

"Kita tidak mau lagi kemiskinan, pengangguran ya kan pembangunan buat apa? Ada pembangunan megah di mana-mana tapi jumlah orang miskin kok, mohon maaf ya tidak ada perbaikan secara signifikan," kata Herzaky.

Dia lalu, menyoroti keberadaan buzzer pendukung Presiden Jokowi yang kerap mengkritisi pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menyindir pencapaian Jokowi yang tidak lebih baik dari zaman SBY itu sebagai bentuk karma buzzer.

"Pak SBY dari 36 juta dalam 10 tahun itu bisa turun sampai sampai 27 juta sekarang berkisar antara 26 sampai 28 juta," kata dia.

"Saya takutnya gitu, inilah mungkin namanya karma ya, karmanya para buzzer, bolak balik berusaha meredam, menghina, menjatuhkan pemerintahan Pak SBY tapi yang terjadi malah kebalikannya. Mohon maaf nih, satu tadi kemiskinan kok sudah lama ga ada perbedaan signifikan, nanti dibilang Pak Jokowi selama ini ngapain aja, kan ga enak ya," sambung dia.

 

2 dari 2 halaman

Kritisi Indeks Persepsi Korupsi Era Jokowi.

Lebih lanjut, Herzaky juga mengkritisi indeks persepsi korupsi di zaman Presiden Jokowi. Menurut Herzaky Jokowi gagal melanjutkan pencapaian SBY memperbaiki indeks persepsi korupsi.

Pasalnya, menurut data Transparency International, laporan Indeks Persepsi Korupsi 2022 tercatat bahwa skor Indonesia pada indeks itu adalah 34. Angka itu merosot empat poin dari skor di tahun 2021. Peringkat Indonesia juga turun ke peringkat 110 dari 180 negara. 

"Kemarin ada berita mengenai indeks persepsi korupsi, Pak SBY 20 diwarisi oleh Bu Mega dalam 10 tahun menjadi 34, meningkat signifikan hampir 25," ucapnya.

"Tapi Pak Jokowi 34 diwarisi Pak SBY, setelah 8 tahun sekarang 34. Nanti ada yang bingung jadi pemberantasan korupsinya Pak Jokowi ini, Pak Jokowi ini ngapain aja ya," sambungnya.

Lebih lanjut, dia juga membandingkan kesejahteraan guru honorer di era SBY dan era Jokowi. Dia menyebut di zaman SBY sebanyak 1,1 juta guru honorer diangkat SBY menjadi Pegawai Negeri Sipil (SBY). Sementara itu, kata dia di zaman Jokowi berkurang drastis.

"Guru honorer yang diangkat Pak SBY 1,1 juta diangkat jadi pegawai negeri, di era Jokowi hanya 8 ribu," ucap dia.