Kampung Susun Bayam Tak Kunjung Ditempati Warga, JakPro: Belum Punya Legalitas Sewakan Hunian

Liputan6.com, Jakarta - Vice President (VP) Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarif membeberkan alasan belum diperbolehkannya warga Kampung Bayam, Jakarta Utara (Jakut) yang terdampak gusuran Jakarta International Stadium (JIS) menghuni hunian Kampung Susun Bayam (KSB).

Menurut Syachrial sebagai pengelola hunian KSB, Jakpro belum punya legalitas dan kekuatan hukum untuk menyewakan KSB kepada warga. Pasalnya, hunian KSB berdiri di atas lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Cawagub Kun Wardhana Ingin Jakpro Kembalikan TIM ke Pemprov Agar Bisa Digratiskan

"Jadi kita perlu kekuatan hukum, perlu legalitas ya mungkin teman-teman tahu lahan itu kan punya Jakpro, tanahnya bukan punya Jakpro punya Pemprov," kata Syachrial ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2023).

"Ini analogi kalau boleh saya sampaikan sewa rumah gitu ya kalau kita nyewa rumah boleh ga disewakan lagi? Kan ga boleh harus izin kira-kira itulah yang sedang kita proses," sambungnya.

Syachrial menjelaskan bahwa legalitas dan kejelasan hukum diperlukan untuk menghindari mal administrasi di kemudian hari. Syachrial menyebut hingga saat ini pihaknya masih berdiskusi dengan sejumlah dinas terkait.

"Jangan sampai di belakang hari karena mal administrasi gitu kita malah berhadapan dengan hukum. Sampai hari ini kita masih diskusi kan dengan beberapa dinas," kata dia.

Pembangunan JIS 92 Persen, Februari 2022 Bakal Soft Launching

2 dari 2 halaman

Kewenangan Sewa Harus Menunggu Legalitas

Minta Segera Ditempatkan, Warga Kampung Susun Bayam Bertahan di Tenda — Warga bertahan di tenda pengungsian saat berunjuk rasa di depan gerbang Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, Senin (21/11/2022). Aksi tersebut dilakukan untuk menagih janji PT Jakpro dan Pemprov DKI Jakarta agar warga bisa segera menempati Kampung Susun Bayam secepatnya. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Syachrial menyampaikan bahwa Jakpro hanya punya hak untuk menentukan pengelolaan pembangunan hunian KSB sesuai yang ditugaskan Pemprov DKI Jakarta. Sementara kewenangan sewa harus menunggu legalitas dan kejelasan hukum.

"Ya betul bangunannya Jakpro yang bangun tapi itukan penugasan dari pemerintah, lahannya punya pemerintah, jadi kita harus diskusi, harus meyakinkan semua pihak supaya itu secara hukum benar," ucap dia.

Jakpro
Perusahaan
PT Jakarta Propertindo (Perseroda) merupakan perusahaan milik Pemerintah DKI Jakarta.
Lihat Selengkapnya
Jakpro
Kampung Susun Bayam
Legalitas Hukum
Legalitas
KSB