Sukses

Bahlil Bantah Investasi di Indonesia Hanya Dikuasai Satu Negara, Semua Harus Adil

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah isu yang menyebut investasi yang masuk ke Indonesia dikuasai oleh satu negara tertentu.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah isu yang menyebut investasi yang masuk ke Indonesia dikuasai oleh satu negara tertentu.

Hal itu dikatakannya saat hadir dalam acara survei nasional Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) tentang "Polarisasi Politik di Indonesia: Mitos atau Fakta" di Hotel Bidakara Jakarta, Minggu (19/3/2023).

Menurut Bahlil, Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia saat ini lebih tinggi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

"Saya sudah menjelaskan, bahwa 54 persen investasi PMA dan 46 persen PMDN. Negara ini kalau mau baik, negara ini kalau mau maju ekonominya dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan masih tetap kita membutuhkan investasi asing tapi investasi yang berkeadilan," kata dia.

Bahlil menjelaskan, dari total nilai investasi di tahun 2022 sebesar Rp 1,27 triliun datang dari Singapura sekitar Rp 13 miliar. Artinya, polarisasi terkait investasi dari China terbesar adalah kekeliruan informasi yang sengaja digiring oleh pihak-pihak tertentu untuk membuat gaduh masyarakat.

"Investasi kita dari total Rp 1.27 triliun di tahun 2022 dari migas, sektor keuangan dan UMKM itu 54 persen itu adalah investasi dari negara luar. Jangan kemudian publik hanya urus orang luar negeri terus, ini Singapura Rp 13 miliar itu lebih," kata dia.

 

2 dari 2 halaman

Investasi Berasal dari Negara Timur Tengah dan Eropa

Selain Singapura, Bahlil menyebut ada beberapa negara Timur Tengah dan Eropa juga berinvestasi di Indonesia. Banyak negara luar yang berinvestasi ini menjadikan PMA lebih tinggi dari PMDN.

Namun yang digembor-gemborkan oleh pihak-pihak tertentu adalah penguasaan China terhadap pembangunan smelter di Indonesia yang saat ini menjadi konsen pemerintah usai larangan mengekspor bahan mentah pertambangan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Sebagian Timur Tengah, sebagian Eropa, sebagian Asia itu sehingga menjadi investasi kita masuk Rp 1.27 triliun atau setara 54 persen PMA. Orang-orang itu berpikirnya cuman kompor, bahwa seolah ini China, seolah ini Jepang, seolah-olah ini Korea padahal banyak dari negara lain," kata dia.