Usut Dugaan Pidana Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Polisi Periksa Ahli Migas

Isnawa menyampaikan bahwa selama penanganan korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang tersebut, pihaknya bersinergi dengan berbagai dinas terkait untuk menyalurkan berbagai bantuan yang terdiri dari makanan, pakaian, obat-obatan dan berbagai kebutuhan dasar lainnya.

Selain itu, pelayanan kependudukan juga diberikan kepada warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Setidaknya hingga saat ini sebanyak 442 warga telah menerima layanan kependudukan.

"Adapun layanan yang diberikan antaranya layanan cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP), cetak Kartu Keluarga (KK), pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD), permohonan akta kelahiran dan kematian, hingga konsultasi," ungkap Isnawa.

Selain itu, Isnawa menyebut berbagai bantuan untuk korban dan pengungsi telah disalurkan. Dalam hal ini, BPBD DKI Jakarta bersinergi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga Dinas Sosial (Dinsos).

Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno meminta PT Pertamina bertanggung jawab penuh terhadap korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Hal itu disampaikan Eddy usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Pertamina, Kamis 16 Maret 2023.

"Dari awal kami tegas meminta penanganan korban harus menjadi yang utama. Baik korban terdampak yang meninggal maupun luka-luka," kata Eddy dalam keterangannya, Jumat (17/3/2023).

Dia menegaskan, keluarga korban meninggal berhak mendapatkan santunan yang diberikan kepada ahli warisnya. Sedangkan keluarga yang luka-luka, harus diberikan pengobatan secara tuntas.

"Pertamina harus memperhatikan korban hingga akhir dan jangan sampai terkesan lepas tanggung jawab dalam menangani korban kebakaran," tegas Eddy.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN ini juga mendesak Pertamina untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh terkait insiden di Depo Plumpang tersebut.

"Audit investigasi harus dilakukan secara menyeluruh, apa penyebab dari kebakaran tersebut, apa yang menjadi kendala dalam penanganannya dan hasil audit tersebut harus melibatkan aparat penegak hukum," papar Eddy.