Said Aqil: Larangan Buka Puasa Bersama Menyinggung Perasaan Umat Islam

20151022-Hari-Santri-Jakarta-Said-Aqil-Siradj-Ma'ruf-Amin-Muhaimin-Iskandar — Ketua Umum PBNU, KH. Said Aqil Siradj menyampaikan pidato dalam acara kirab Resolusi Jihad NU menyambut Hari Santri Nasional di Tugu Proklamasi, Jakarta, Kamis, (22/10/2015). Hari Santri Nasional ditetapkan pada 22 Oktober. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pimpinan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Said Aqil Siradj menilai larangan buka puasa bersama justru menyinggung perasaan umat islam. Sebab buka puasa bersama ini sudah menjadi budaya umat muslim di Indonesia.

"Secara umum itu menyinggung perasaan umat Islam karena ini sudah jadi budaya," kata Said dalam acara Tadarus Kebangsaan dan Penyusunan Peta Jalan Kepemimpinan Muslim Indonesia di Jakarta, Sabtu, (25/3/2023).

Menurut Said, sikap pemerintah itu sebagai bentuk intervensi berlebih atas kehidupan keagamaan, yang selama ini menjadi domain para pemimpin agama dan ormas-ormas keagamaan.

Namun, diambil alih pemerintah melalui intervensi kebijakan yang cenderung represif secara psikologis bagi umat.

Said mengaku larangan buka puasa tersebut menimbulkan kegaduhan. Ia pun meminta pemerintah sebelum mengeluarkan aturan untuk menimbang baik buruknya terlebih dahulu.

Menurut dia, boleh saja Pemerintah membuat imbauan, misalnya, tidak menggunakan anggaran pemerintah saat melakukan buka puasa bersama.

"Buka bersama itu ada di mana-mana, di Masjidilharam, Mekah buka bersama. Amir-amir, famili dari kerajaan buka bersama itu biasa. Hanya maksudnya baik agar tidak terjadi pemborosan, tinggal itu saja penekanannya, jangan dilarang buka bersama," kata Said.

Tanggapan Mahfud MD

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pernyataan Said sebagai bagian dari demokrasi dan penilaian dari masyarakat.

"Iya, enggak apa-apa, itulah demokrasi, harus ada penilaian dari masyarakat," kata Mahfud.

Mahfud sendiri merasa aturan larangan buka bersama uga berpengaruh pada dirinya, yang sebetulnya telah menyiapkan buka bersama beberapa sesi. Akan tetapi, dengan adanya aturan itu, terpaksa buka bersama hanya bersama istri.

"Ya, tidak apa-apa terima kasih, sebagai kritik itu harus selalu ada, itu namanya demokrasi, namanya bahwa orang Islam itu merasa memiliki Indonesia ini," kata Mahfud.

Jokowi melarang pejabat negara menyelenggarakan kegiatan bukber selama Ramadhan 1444 H. Presiden Jokowi mengatur larangan ini disahkan oleh Sekretaris Kabinet (21/03/2023)

2 dari 2 halaman

Larangan Buka Puasa Bersama, Menag Tegaskan Jokowi Tak Anti Islam

Banner Infografis Jokowi Larang Pejabat dan Pegawai Pemerintah Gelar Buka Puasa Bersama. (Foto: Dok. Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden/Liputan6.com/Trieyasni)

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menekankan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan sosok yang concern dan perhatian terhadap umat Islam. Sehingga, kata dia, tidak benar apabila larangan buka bersama membuat Jokowi dicap sebagai anti Islam.

"Presiden sangat concern terhadap Islam. Presiden sangat perhatian dengan umat Islam," kata Yaqut kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Menurut dia, kebijakan Jokowi tersebut bukanlah sebuah larangan, namun arahan kepada pegawai pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi saat ini. Yaqut menyampaikan kementeriannya akan tunduk terhadap aturan yang dikeluarkan Jokowi.

"Itu bukan larangan tetapi arahan dari presiden karena melihat kondisi situasi. Lah, kita sebagai anak buah ya pasti akan mengiktui dong arahan Presiden," jelas Yaqut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat edaran yang melarang para pejabat negara termasuk penyelenggara negara atau ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk melakukan buka puasa bersama selama bulan Ramadhan. Presiden Jokowi beralasan ini untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra meminta larangan tersebut dibatalkan. Menurutnya, bukber telah menjadi hal yang tidak terpisahkan dari tradisi masyarakat Indonesia saat berpuasa di bulan Ramadhan untuk mencegah bias pandang terhadap pemerintah.

"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan Pemerintah dan menuduh Pemerintah Presiden Jokowi anti Islam," kata dia dalam siaran pers diterima, Kamis (23/3/2023).

Sumber; Antara