Sukses

DPR soal Pernyataan Mahfud Md soal Transaksi Kemenkeu Rp 349 Triliun: yang Menantang Itu Siapa?

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengatakan, dirinya siap hadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md pada 29 Maret 2023.

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengatakan, dirinya siap hadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md pada 29 Maret 2023.

Diketahui, rapat tersebut akan menguak soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Oh saya datang, pasti saya datang. Pasti saya akan tanyakan, saya minta Pak mahfud tidak boleh ewuh pakewuh karena dia sudah mulai mengungkapkan itu," kata Benny kepada awak media di DPR RI, Jakarta, Senin (27/3/2023).

Namun Benny menolak saat ketegasannya disebut sebagai menjawab tantangan yang sempat disampaikan Mahfud Md melalui akun sosial medianya. Menurut Benny, kedatangannya adalah sebuah tanggung jawab yang sudah seharusnya dijalani sebagai anggota dewan.

"Oh saya enggak mau, nantang? Nantang itu siapa? Dia kan," jawab Benny.

Dia mendorong agar selanjutnya, teka-teki Rp 349 triliun dapat dibuka dan dirinya memastikan akan mendukung pengusutan sebagai pihak legislatif.

"Saya minta dia, kalau ini sudah dibuka ya kita dukung untuk membangun Indonesia bersih," Benny menandasi.

Sebelumnya diberitakan, Menko Polhukam Mahfud Md menantang balik anggota Komisi III DPR RI yang mengundangnya hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) berkaitan dengan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mahfud memastian akan (RDP) bersama Komisi III DPR RI yang direncakan pada Rabu 29 Maret 2023.

Dia meminta agar para anggota Komisi III DPR yang lantang berbicara dan ingin tahu kejelasan soal transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu untuk hadir dalam RDP tersebut. Menurut Mahfud, mereka yang lantang yakni, Benny K Harman dari Fraksi Demokrat, Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP, dan Arsul Sani dari PPP.

"Bismillah. Mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam atau Ketua KNK-PP-TPPU. Saya sudah siap hadir. Saya tantang Saudara Benny K Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Saudara Arteria dan Saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen," ujar Mahfud dalam akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd Minggu 26 Maret 2023.

 

 

2 dari 2 halaman

Mahfud Md Sempat Tak Hadir di Pemanggilan Pertama

Rapat Rabu nanti merupakan penundaan rapat bersama Komisi III pada Selasa 21 Maret 2023 lalu. Pada Selasa kemarin, Mahfud berhalangan hadir karena mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Papua.

Akibatnya, rapat untuk mendudukkan Mahfud Md, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan PPATK tidak terlaksana.

Mahfud mengatakan akan menjawab semua kritik yang dilayangkan Anggota DPR kepadanya pada rapat tersebut. Termasuk, menjelaskan tujuannya mengungkap temuan transaksi mencurigakan Rp349 triliun.

"Uji logika dan kesetaraan juga, jangan bilang pemerintah itu bawahan DPR bukan," kata Mahfud.

Mahfud Minta Anggota DPR yang Bersuara Keras Hadir. Dia juga meminta Anggota DPR yang mengkritiknya agar datang saat rapat Rabu nanti. Hal itu agar dia bisa menjawab semua pertanyaan yang mengarah kepadanya.

"Sudahlah pokoknya saya rabu datang, nanti yang ngomong-ngomong rada keras supaya datang juga. (waktu rapat) gak tau undangannya belum sampai," ucap Mahfud.

  • Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,
    Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,

    Mahfud MD

  • DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.

    DPR

  • Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.

    Kementerian Keuangan

  • Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.

    kemenkeu

  • 349 Triliun

  • Rp 349 Triliun