Jokowi Setor LHKPN Terbaru ke KPK, Hartanya Naik Rp 10 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada para menteri dan wakil menteri yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo alias Jokowi segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK.

Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding menyebut penyampaian LHKPN dilakukan paling lamat tiga bulan setelah menjabat.

"Sebagai pejabat yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, KPK mengimbau untuk melaporkan harta kekayaan paling lambat tiga bulan sejak pengangkatan," ujar Ipi dalam keterangannya, Rabu (15/6/2022).

Menurut Ipi, penyampaian LHKPN merupakan salah satu bentuk komitmen penyelenggara negara dalam pemberantasan korupsi. Setiap penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN secara periodik.

"LHKPN merupakan wujud komitmen antikorupsi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas," kata Ipi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelantikan dilakukan di Istana Negara Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Adapun Hadi menggantikan posisi Sofyan Djalil yang terkena reshuffle kabinet oleh Jokowi. Pelantikan Menteri Hadi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.

Selain Hadi, Jokowi menunjuk Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Zulhas menggantikan posisi M Lutfi yang juga terkena reshuffle.

"Saudara Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Kedua Haji Tjahjanto sebagai Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional."

Reporter: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com