Menko PMK Muhadjir Sebut Angka Stunting di Sulawesi Utara Terus Turun

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memimpin rapat kerja bersama jajarannya. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Permasalahan stunting yang memprihantinkan semakin menarik perhatian masyarakat luas. Namun begitu, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara sendiri memiliki kasus stunting di angka 20,5 persen pada 2023 atau mengalami penurunan 0,9 persen dari 2022 lalu.

Secara rinci, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tercatat sebanyak 30 persen kasus stunting dan tertinggi di wilayah Sulawesi Utara, sementara Kota Tomohon memiliki kasus stunting terendah di angka 13,7 persen.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan pentingnya konvergensi program dengan berkolaborasi bersama semua pemangku kepentingan, guna menghapus kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting.

"Gunakan data P3KE untuk mempertajam sasaran program. Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergisitas program yang melibatkan berbagai unsur masyarakat serta memperluas program kemitraan dalam menghapus kemiskinan esktrem ini,” tutur Muhadjir dalam keterangannya, Rabu (29/3/2023).

Muhadjir menyebut, konvergensi program adalah penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk meminimalisir stunting dan kemiskinan ekstrem kepada sasaran prioritas. Tujuan konvergensi itu mengacu kepada penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta meminimalkan kantong kemiskinan.

Fenomena stunting dan kemiskinan ekstrem ini saling berkesinambungan. Biasanya keluarga yang miskin ekstrem anak-anaknya juga terkena stunting, maka dari itu kita ingin memberantas keduanya,” jelas Muhadjir.

Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sam Sachrul Mamonto menambahkan, terdapat dua masalah stunting utama di daerahnya.

Pertama, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan dan pemantau lanjutan di Posyandu, dan kedua yakni minimnya jumlah tenaga kesahatan pada pos spesifik guna melakukan intervensi perawatan sensitif dan mendalam.

"Saya berharap pemerintah pusat dapat ikut menekan angka stunting melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan anggaran terhadap program-program pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi pembangunan sanitasi layak, air minum, dan akses jalan,” ujarnya.

BKKBN menjadi mitra sekaligus sahabat bagi keluarga Indonesia untuk bangkit di masa pandemi. Bangkit melawan stunting agar keluarga Indonesia senantiasa sehat dan tangguh dalam apapun keadaan yang menerpanya. Berdasarkan Data hasil Riset Kesehatan...

2 dari 2 halaman

Upaya Pemprov Sulsel Tekan Stunting

Sekretaris Daerah Sulawesi Utara, Steve Kapel menyampaikan, Provinsi Sulawesi Utara telah mengambil banyak langkah untuk mengatasi fenomena stunting. Mulai dari mengangkat Komandan Korem 131/Santiago Brigjen TNI Mukhlis sebagai Bapak Asuh Anak Stunting, membentuk Duta Generasi Berencana (Duta GenRe) untuk mengkampanyekan Gerakan Stop Perkawinan Anak, hingga menginisiasi Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) guna menjadi platform edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan gizi anak serta pemberian pola asuk yang baik.

"Mengingat, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam memacu pembangunan. Jika berbagai potensi yang dimiliki daerah mampu dipadukan dalam sebuah sinergitas, maka kita akan mampu untuk membawa daerah, negara dan bangsa kita menuju kemajuan,” kata Steve.

Sama halnya dengan kasus stunting, lanjutnya, kemiskinan ekstrem di Sulawesi Utara juga mengalami penurunan sebesar 1,87 persen pada 2021, yakni menjadi 1,03 persen di tahun 2022. Tren positif itu diklaim merupakan hasil dari program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan dalam selang waktu satu tahun saja.

"Meski begitu, masih terdapat beberapa wilayah Sulawesi Utara yang angka kemiskinan ekstremnya berada diatas rata-rata nasional. Kabupaten Minahasa Tenggara dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 3,01 persen serta Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di angka 2,53 persen,” Steve menandaskan.