Rapat dengan DPR Memanas, Mahfud Md: Setiap ke Sini Saya Dikeroyok, Belum Ngomong Diinterupsi

Menko Polhukam Bersama Wakil Ketua KPK Jelaskan Kondisi Papua Pasca Lukas Enembe Jadi Tersangka Korupsi — Menko Polhukam Mahfud MD (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri) dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana (kanan) menyampaikan keterangan terkait situasi Papua usai penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022). Mahfud menyebut panasnya kondisi Papua tak lepas dari penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi oleh KPK. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Suasana panas terjadi dalam rapat Komisi III DPR bersama Menko Polhukam Mahfud Md di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (29/3/2023) sore.

Dalam rapat dengan agenda terkait dugaan transaksi mencurigakan Rp 349 Kemenkeu itu, Mahfud meminta paparannya tidak dinterupsi oleh anggota Komisi III DPR.

“Saya ndak mau diinterupsi lah, interupsi itu urusan anda. Masa orang ngomong diinterupsi, nantilah pak. Lalu nanti saya yang interupsi dituding-tuding lagi. Saya ndak mau,” kata Mahfud dalam rapat.

Mahfud menyatakan siap keluar dari rapat apabila ia diminta anggota Dewan untuk keluar ruangan rapat lantaran keras atau membantah Komisi III.

“Artinya kalau begitu, misalnya saya membantah lalu di sini ada yang berteriak keluar, saya keluar. Saya punya forum,” kata Mahfud.

Mahfud mengaku setiap agenda rapat bersama Komisi III, dirinya selalu dikeroyok oleh anggota Dewan.

“Saya setiap ke sini dikeroyok, belum ngomong sudah diinteripsi, belum ngomong diinterupsi. Waktu kasus Sambo juga, belum ngomong sudah diinterupsi, dituding-tuding, suruh bubarkan, jangan gitu dong,” kata dia.

Saat itu, mic salah satu anggota mati dan meminta interupsi.

“Kalau mic mati gimana saya ngomong, jangan-jangan disabotase ini. Ndak, kalau mau buka-bukaan ayok lah. Di sini ada yang bisa dibuka,” pungkasnya.

2 dari 2 halaman

DPR dan Pemerintah Sejajar

Menko Polhukam Mahfud MD meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani menindaklanjuti hasil temuan PPATK terkait transaksi janggal yang diduga tindak pidana pencucian uang. Menko Polhukam mendorong siapa pun yang terlibat untuk diproses hukum.

Sebelumnya, saat membuka paparannya dalam rapat terkait dugaan transaksi mencurigakan Rp. 349 triliun, Mahfud menegaskan bahwa posisi atau kedudukan pemerintah dan DPR sejajar.

“Kedudukan DPR dan pemerintah sejajar, oleh sebab itu itu kita harus bersama bersikap sejajar,” kata Mahfud dalam rapat.

Mahfud meminta DPR tidak asal menuding, gertak ataupun mengancam dirinya terkait langkahnya mengumumkan adanya transaksi mencurigakan tersebut.

“Oleh sebab itu jangan gertak-gertak, saya juga bisa gertak. (Kalian) bisa dihukum menghalangi penegakan hukum,” kata dia.