Menteri Hadi Tjahjanto: Jangan Biarkan Tanah Wakaf NU dan Muhammadiyah Diserobot Mafia

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong adanya kepastian hukum terhadap tanah wakaf sekaligus beruaya menstimulasi tumbuhnya iklim pembangunan perekonomian nasional.

Hal ini disampaikannya, oleh Menteri Hadi Tjahjanto saat melaksanakan sejumlah aktivitas di Kabupaten Gresik. Di mana dia menyerahkan sertifikat wakaf milik Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, penandatangan perjanjian kerja sama CSR untuk perekonomian masyarakat serta penyerahan sertifikat aset pemerintah.

Adapun, dia Hadi menyerahkan 62 sertifikat wakat perkumpulan NU. Selain itu, dia menyerahkan 8 sertifikat tanah wakaf Muhammadiyah.

"Saya minta juga Kepala Kantor Pertanahan menyelesaikan seluruh tanah wakaf, termasuk juga tempat-tempat ibadah yang belum bersertifikat semua sertifikatkan. Saya harapkan tahun 2024 ini semua tanah wakaf, tempat ibadah, selesai," kata dia, Rabu (29/3/2023).

Melalui Gerakan Nasional Sertifikasi Rumah Ibadah dan Tanah Wakaf, Hadi Tjahjanto mengungkapkan komitmennya dalam menjaga tanah wakaf sehingga di kemudian hari tanah-tanah tersebut tidak diganggu oleh mafia tanah.

Hadi pun mengumpulkan Forkompimda untuk berkoordinasi dalam percepatan tercapaikan Kabupaten Gresik sebagai Kabupaten Lengkap dalam upayanya meningkatkan perekonomian melalui investasi.

"Saya juga mendengar bahwa capaian investasi di Kabupaten Gresik sebagai Kota Industri di tahun 2022 jauh melampaui target. Dari target sebesar Rp18 triliun, capaian yang diraih yaitu Rp20,7 triliun," jelas dia.