Sukses

Komisi III DPR: Kepercayaan Pulih karena Kapolri Konsisten Bersikap Tegas

Tren kembalinya kepercayaan publik terhadap Polri tidak bisa dilepaskan dari upaya dan gebrakan-gebrakan yang dilakukan Kapolri. Jadi bukan hanya karena faktor kasus Sambo yang sudah mereda, tapi sebelum ini banyak tindakan tegas Kapolri dalam menangani persoalan di internal mereka.

Liputan6.com, Jakarta - Berdasarkan hasil survei bahwa kepercayaan publik terhadap Polri mulai meningkat seiring terobosan dan langkah yang diambil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satunya adalah sikap tegas terhadap anggota-angota polisi yang nakal dan melanggar sehingga merugikan masyarakat.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPR, Santoso, terkait hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia (LSI), yang menyebut angka kepercayaan publik terhadap kepolisian sudah mulai membaik.

Tren kembalinya kepercayaan publik terhadap Polri tidak bisa dilepaskan dari upaya dan gebrakan-gebrakan yang dilakukan Kapolri. Jadi bukan hanya karena faktor kasus Sambo yang sudah mereda, tapi sebelum ini banyak tindakan tegas Kapolri dalam menangani persoalan di internal mereka.

Santoso mengatakan agar kepercayaan publik terhadap Polri tetap terjaga, maka Kapolri harus tegas terhadap oknum anggotanya yang membackingin kejahatan di masyarakat. Misal kasus perjudian, narkoba, prostitusi, dan tidak kalah penting adalah backing tambang ilegal.

“Jika ada yang seperti itu harus ditindak tegas. Harus diberi sanksi,” kata Santoso, Selasa (11/4/2023)..

Kapolri juga tidak boleh tebang pilih dalam penerapan hukum. Jangan sampai penegakan hukum tajam ke bawah tumpul ke atas.

“Bahwa masyarakat kecil harus dibela juga. Orang mampu yang punya akses, banyak dana dan jaringan kalau salah ya harus dihukum,” kata Santoso.

 

2 dari 2 halaman

Humanis

Tidak kalah penting adalah Kapolri dan jajarannya harus tegas terhadap anggotanya yang bersikap kasar kepada masyarakat. Jika ada anggota yang memukul atau memberi ancaman maka harus ditindak.

“Polri harus humanis, tidak boleh kasar,” ungkapnya.

Tiga hal ini harus diperhatikan Kapolri maupun jajaran Kapolres dan Kapolda, agar bisa mempertahankan kepercayaan publika terhadap Polri.

“Kalau ada anak buahnya yang melanggar itu harus diberi sanksi tegas,” kata politikus Partai Demokrat ini.