Anggota DPR Melchias Mekeng Bantah Bolehkan Korupsi Asal Nilainya Kecil

Liputan6.com, Jakarta Anggota DPR RI Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng membantah dirinya memperbolehkan masyarakat melakukan korupsi asal nilainya kecil. Dia menegaskan tidak mentolerir terhadap perbuatan korupsi, baik nilainya kecil maupun besar.

"Korupsi ya korupsi. Itu perbuatan melanggar hukum. Mau kecil atau besar, sama saja. Saya sama sekali tidak tolerir terhadap perbuatan korupsi. Apa yang saya katakan bukan lalu mengajak boleh korupsi asal nilainya kecil. Bukan begitu maksudnya," kata Mekeng dikutip dari siaran persnya, Jumat (31/3/2023).

Dia mengklarifikasi pernyataannya saat Rapat Kerja (Raker) Komisi XI dengan Menteri Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 27 Maret 2023.

Saat itu, dia mengomentari harta kekayaan tidak wajar mantan Kepala Bagian Umum Dirjen Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang kini menjadi tersangka korupsi KPK.

Mekeng menjelaskan konteks pembicaraannya lebih pada uang haram dalam transaksi di masyarakat, yang tidak diketahui asal usulnya. Dia menyebut masyarakat umumnya masyarakat tidak mengetahui sumber uang yang didapatnya.

"Kita enggak pernah tahu uang yang kita terima, itu sumbernya 100 persen halal atau tidak. Katakanlah kita jual motor ke orang lain, terus dibeli. Apakah kita tahu uang dari pembeli itu halal atau haram? Bisa saja dari hasil rampok. Kemudian motor kita dibeli. Kan itu uang haram namanya tapi kita tidak tahu," jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Dia lalu mencontohkan seorang penjual rokok yang tidak pernah tahu sumber uang dari pembelinya. Mekeng menuturkan apabila uang dari pembelinya berasal dari hasil pencurian atau pemerasan, maka penjual rokok juga menikmati uang hasil rampokan dari pembeli tadi.

"Kalau itu yang hasil rampok, lalu beli rokok, kan itu uang haram juga, si penjual rokok makan uang haram. Itu yang maksud saya, yang kecil-kecil itu kayak gitu," tutur Mekeng.

Dia menyebut masyarakat tidak bisa mengontrol 100 persen sumber uang yang beredar. Kecuali, kata Mekeng, ada instrumen saat orang sebelum melakukan transaksi, harus menyatakan asal-usul sumber uangnya. Hanya saja, Indonesia belum menerapkan model tersebut.

"Kita nggak pernah tahu sumber uang yang kita terima itu dari mana, kita nggak pernah nanya, ini sumbernya dari mana, kan nggak mungkin. Kecuali ada mekanisme kita harus men-declare sumber uangnya dari mana," tegas Mekeng.

Dia menekankan pernyataannya bukan menandakan dirinya mendukung praktik korupsi. Mekeng hanya mengingatkan bahwa tanpa sadar masyarakat bisa makan uang haram karena tidak tahu asal-usul sumber dana seseorang.

"Jadi jangan salah persepsi. Bukan berarti saya mendukung praktik korupsi. Meras Rp 100 ribu, sama meras Rp 100 miliar, sama saja, itu haram. Dan itu perbuatan korupsi. Saya tidak tolerir praktik-praktik begitu," pungkas Mekeng.