DKPP: Timsel Calon Anggota Bawaslu Harus Utamakan Orang-orang Berintegritas

Ada Layar Hitung Mundur Pemilu di Gedung Bawaslu — Mobil melintasi layar hitung mundur Pemilu 2019 yang terpampang di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (21/2). Layar dipasang untuk mengajak masyarakat ikut serta dalam Pemilu 2019. (Merdeka.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan, integritas suatu hal yang harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pemilu diyakini takkan demokratis jika diselenggarakan oleh orang-orang yang tidak berintegritas.

"Prinsipnya, integritas penyelenggara pemilu sangat penting," kata Raka Sandi kepada Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Bawaslu Periode 2023-2028 di Jakarta, Sabtu (1/4/2023).

DKPP Kumpulkan 518 Penyelenggara Pemilu Dalam Rakor Penyelenggara Pemilu di Makassar
Jelang Pilkada Serentak, DKPP Kumpulkan 518 Penyelenggara Pemilu di Makassar

Raka Sandi menegaskan, hal ini sangatlah dijaga oleh DKPP. Menurutnya, putusan DKPP seringkali menjadi rujukan dalam proses rekruitmen penyelenggara pemilu di segala tingkatan.

Putusan DKPP menjadi salah satu indikator, dalam menilai rekam jejak peserta seleksi KPU maupun Bawaslu dalam hal integritas.

Raka Sandi pun berpesan kepada seluruh timsel agar memilih orang-orang yang berintegritas tinggi sebagai Anggota Bawaslu Provinsi periode 2023-2028.

"Sudah seharusnya orang-orang (pilihan timsel, red.) yang berintegritas dan terpercaya," tegasnya.

Ia pun tak dapat membayangkan jika orang-orang yang terpilih sebagai KPU maupun Bawaslu di tingkat provinsi nantinya adalah orang-orang nirintegritas.

"Tidak mungkin meniadakan integritas dan profesionalitas dalam penyelenggaraan pemilu," ujarnya.

Eks Ketua KPU Provinsi Bali periode 2013-2018 ini menambahkan, timsel juga seyogyanya dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik dalam tataran internal, termasuk juga dengan pimpinan Bawaslu.

Sebab, koordinasi ini dapat meluruskan pemahaman timsel tentang regulasi persyaratan calon dalam proses seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi.

Komite I DPD menggelar rapat bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP di gedung DPD, Jakarta. Rapat ini digelar untuk mengantisipasi berbagai isu, temuan, dan problema yang mencuat menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

2 dari 2 halaman

Problematika Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Ilustrasi Gedung Bawaslu (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Dalam kaca mata DKPP, regulasi terkait persyaratan calon sendiri merupakan salah satu isu strategis dalam problematika rekrutmen penyelenggara pemilu.

Keterbukaan timsel dengan Ketua dan Anggota Bawaslu juga dapat menjadi sarana check and balances sehingga menghindarkan kebijakan-kebijakan yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Akan celaka jika hanya cerita ke sedikit orang. Misalnya hanya cerita kepada Ketua atau satu Anggota saja," jelasnya.

Sebagai informasi, kegiatan pembekalan ini sendiri diberikan kepada timsel untuk seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Periode 2023-2028 untuk 29 provinsi di seluruh Indonesia.

29 provinsi tersebut adalah Papua Barat, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Riau, Lampung, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com