Mahfud Sebut Perpres Soal Hak Keuangan Pegawai IKN Sudah Diputuskan dan Tinggal Diproses

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, peraturan presiden (perpres) yang mengatur hak keuangan pegawai Otorita Ibu Kota Negara (IKN) sudah diputuskan.

Hal ini menyusul pejabat eselon I ke bawah yang bekerja di Otorita IKN Nusantara belum digaji selama berbulan-bulan.

"Sudah. Sudah diputuskan. Sudah selesai. Tinggal proses," kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Meski begitu, Mahfud belum menjawab kapan kepastian pegawai IKN akan mendapatkan gajinya setelah perpres tersebut sudah diputuskan. "Ya nanti," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Bambang Susantono curhat saat rapat kerja Komisi II DPR, Senin (3/4). Dia baru menerima gaji sebagai kepala otorita setelah 11 bulan bekerja. Pernyataan tersebut diungkapkan setelah anggota Komisi II DPR mengonfirmasi isu para pekerja IKN belum dibayar.

"Saya ingin mengonfirmasi tadi sebetulnya tentang apakah ada yang belum dibayar. Kami harus jujur menyatakan kalau kami masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) tentang hak keuangan eselon 1 dan turunannya pada saat ini. Kalau boleh jujur juga, saya dan Pak Dhony butuh waktu 11 bulan hingga kami mendapatkan salary (gaji)," ujar Bambang.