4 Pernyataan Mahfud Md soal Makin Maraknya Kasus Perdagangan Orang di Batam

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud Md yang juga merupakan Ketua Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengatakan, kasus perdagangan orang modus pekerja migran makin masif melibatkan oknum-oknum institusi negara.

"Kondisi itu mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 22 Tahun 21 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang," ujar Mahfud Md saat menghadiri diskusi publik di Swiss Bell, Batam, Kamis 6 April 2023.

Dia menjelaskan, Perpres tersebut merupakan penyempurnaan dari pelaturan sebelumnya, mengenai terbentuknya lembaga resmi pemerintah yang menangani pekerja migran, yakni BP2MI.

"Kalau masih belum mampu jangan diam, kerjakan apa kita mampu, laporkan, ini lembaga yang dibentuk negara untuk mengatasi pekerja migran, bukan LSM," ucap Mahfud.

Menurut Mahfud, permasalahan TPPO setiap tahun menunjukan tren peningkatan. Berdasarkan data-data Word Bank selama 2017 hingga 2022, terdapat 2.605 kasus TPPO di Indonesia.

Selain itu, dia mengatakan, peningkatan kasus TPPO tersebut pada umumnya disebabkan karena semakin berkembangnya modus operandi.

"Sepanjang tahun 2021 dan 2022, pemerintah telah menangani 1.262 korban dari tren baru TPPO ini, direkrut secara nonprosedural, berbagai PMI ini dipekerjakan sebagai online scammees untuk melakukan penipuan investasi, love scam, operator judi online, penipuan berkedok money laundering," kata Mahfud.

Berikut sederet pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud Md yang juga merupakan Ketua Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terkait kasus perdagangan orang modus pekerja migran dihimpun Liputan6.com:

Menko Polhukam, Mahfud MD, mengeluhkan sulitnya menyampaikan aspirasi kepada DPR.

2 dari 5 halaman

1. Sebut Kasus Makin Masif Melibatkan Oknum-Oknum Instansi Negara

Mahfud MD dan Komisi III DPR Bahas Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun di Kemenkeu — Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Rapat tersebut membahas soal transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud Md yang juga merupakan Ketua Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengatakan, kasus perdagangan orang modus pekerja migran makin masif melibatkan oknum-oknum institusi negara.

"Kondisi itu mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 22 Tahun 21 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang," ujar Mahfud Md saat menghadiri diskusi publik di Swiss Bell, Batam, Kamis 6 April 2023.

Dia menjelaskan, Perpres tersebut merupakan penyempurnaan dari pelaturan sebelumnya, mengenai terbentuknya lembaga resmi pemerintah yang menangani pekerja migran, yakni BP2MI.

"Kalau masih belum mampu jangan diam, kerjakan apa kita mampu, laporkan, ini lembaga yang dibentuk negara untuk mengatasi pekerja migran, bukan LSM," ucap Mahfud.

3 dari 5 halaman

2. Tren TPPO Meningkat

Ketua Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang juga Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, kasus perdagangan orang modus pekerja migran makin masif melibatkan oknum-oknum institusi negara. (Liputan6.com/ Ajang Nurdin)

Menurut Mahfud, permasalahan TPPO setiap tahun menunjukan tren peningkatan. Berdasarkan data-data Word Bank selama 2017 hingga 2022, terdapat 2.605 kasus TPPO di Indonesia.

Secara rinci, kata dia, temuan kasus Satgas TPPO dari 2.605 kasus tersebut, 50,97 persen korban di antaranya melibatkan anak-anak dan 46,14 persen melibatkan perempuan.

"Dari jumlah data Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Word Bank yang tersebar di seluruh dunia ada 9 juta. Yang tidak tercatat resmi hampir setengahnya. Kasus tersebut tidak sebanding dengan jumlah pekerja migran," terang Mahfud Md.

4 dari 5 halaman

3. Berkembangnya Modus Operandi

Menkopolhukam Mahfud MD. (Foto: Liputan6.com/Ajang Nurdin)

Mahfud Md mengatakan, peningkatan kasus TPPO tersebut pada umumnya disebabkan karena semakin berkembangnya modus operandi.

"Sepanjang tahun 2021 dan 2022, pemerintah telah menangani 1.262 korban dari tren baru TPPO ini, direkrut secara nonprosedural, berbagai PMI ini dipekerjakan sebagai online scammees untuk melakukan penipuan investasi, love scam, operator judi online, penipuan berkedok money laundering," kata Mahfud Md.

5 dari 5 halaman

4. Sebut Masih Minimnya Pengetahuan Masyarakat soal Pekerja Migran Ilegal

Tidak berhenti di situ, kehadiran ke Batam juga disebabkan adanya informasi yang menyebut banyak oknum yang terlibat didalam pengiriman PMI ilegal maupun non prosedural dari Kota Batam.

Selain itu, lanjut Mahfud MD, tingginya angka korban TPPO ini juga karena minimnya kesadaran masyarakat di Indonesia terkait bahayanya bekerja di luar negeri sebagai pekerja ilegal.

"Kenapa saya hadir ke sini? Karena hukum penindakan TPPO di sini macet, makanya saya hadir. Untuk penegakannya nanti saya akan rapatkan di Jakarta. Saya ingin mengakhiri ini dengan mengucapkan teteri makasih, Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan diskusi ini dibuka dengan resmi," pungkas Mahfud.