Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi meminta, PDI Perjuangan (PDIP) tidak terburu-buru meminta jatah calon presiden (capres) jika bergabung dengan Koalisi Besar.
Menurut Baidowi, PDIP sebaiknya PDIP mendeklarasikan bergabung dengan Koalisi Besar terlebih dahulu ketimbang membicarakan syarat tertentu seperti bakal capres yang diusung harus dari partainya.
Advertisement
Baca Juga
"Kalau kemudian ada syarat-syarat tertentu (capres) ya kita duduk bareng dulu, kita berkoalisi dulu, baru membicarakan," kata Awiek sapaan karib Achmad Baidowi dilansir dari Antara, Jumat (7/4/2023).
Alih-alih melontarkan pernyataan ke publik, Awiek menilai bahwa kesepakatan-kesepakatan termasuk capres dapat diupayakan melalui pembicaraan tertutup yang dibangun antarketua umum partai politik.
"Bukan dibicarakan di ruang media luar atau di publik karena seringkali apa yang ditangkap publik itu tidak seperti yang terjadi di lapangan sebenarnya," ucap Awiek.
Untuk itu, dia mengingatkan, PDIP untuk memperhatikan posisinya saat ini terlebih dahulu dalam mengemukakan pernyataan publik.
"Jadi sebaiknya kita bisa cooling down memposisikan sesuai porsi masing-masing," tambah Awiek.
Meski demikian, pihaknya mempersilakan PDIP jika ingin bergabung dengan koalisi besar, yang saat ini tengah proses penjajakan untuk dibentuk dengan menyatukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
"Kalau koalisi besar terjadi dan PDIP gabung ya Alhamdulillah, tapi itu semua masih penjajakan belum ada yang pasti," tuturnya.
Terlepas dari wacana koalisi besar, dia menegaskan bahwa sejauh ini KIB yang terdiri dari PPP, PAN, dan Partai Golkar pun sudah memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.
"Yang jelas KIB hari ini sudah memenuhi syarat untuk mengusung calon presiden," kata dia.
Wacana Koalisi Besar, PDIP Tegaskan Harus Ambil Jatah Capres
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan partainya harus mengisi posisi calon presiden (capres) bila bergabung dengan koalisi besar.
Said mengatakan, tawaran itu merupakan hal yang logis karena PDIP pemilik kursi terbesar di DPR. Menurut Said, PDIP menginginkan kader internal yang menjadi calon presiden (Capres).
"PDIP kalau ngambil posisi capres, ya wajar-wajar saja, make sense lah. Bukan mau-maunya PDIP, enggak seperti itu. Logis. Sangat rasional," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 4 April 2023.
PDIP bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri. Tetapi PDIP tetap berpandangan perlunya kerjasama politik untuk membangun bangsa. Maka itu, PDIP tetap akan menjalin koalisi Pemilu 2024.
"Tapi kami PDIP, yang selalu berteriak membangun bangsa dengan cara gotong royong, itu artinya PDIP enggak mau sendirian, akan bekerja sama," ujar Said.
Advertisement