400 Desa Belum Teraliri Listrik, Komisi VII Dorong Percepatan Pemerataan Listrik di Kalteng

400 Desa di Kalteng Belum Teraliri Listrik, Komisi VII Dorong Percepatan Pemerataan Listrik — Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin. (DPR RI)

Liputan6.com, Palangkaraya Saat ini, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang masih memiliki lokasi atau desa yang belum teraliri listrik dengan baik. Dalam catatan Komisi VII DPR RI masih ada 400 desa belum tercover listrik.

Melihat hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendorong agar PT. PLN (Persero) untuk dapat meningkatkan cakupan wilayah yang dialiri listrik.

"Kalteng ini kan elektrifikasinya sudah 99 persen tetapi tidak semuanya (dilakukan) oleh PLN, tetapi (juga) oleh swadaya masyarakat. Masih ada 400 desa yang belum teraliri listrik. Sebenarnya ini kan merupakan kewajiban negara untuk memberikan keadilan energi. Oleh karena itu kita dorong bahwa tahun 2023 ada 123 desa yang mudah-mudahan bisa tersambung dengan aliran listrik PLN target kita 2024 masih ada sekitar 200an desa lagi yang masih harus kita selesaikan," ujar Mukhtarudin kepada Parlementaria usai memimpin pertemuan ke PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalsel dan Kalteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah (6/4/2023).

Pertemuan ini bagian dari Kunjungan Kerja Spesifik (kunspek) Komisi VII DPR RI dalam rangka meninjau kesiapan pasokan listrik selama Bulan Ramadan dan Idul Fitri Tahun 2023.

2 dari 2 halaman

Realisasi Anggaran Pemerataan Listrik

400 Desa Belum Teraliri Listrik, Komisi VII Dorong Percepatan Pemerataan Listrik di Kalteng — Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto. (DPR RI)

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto menyampaikan bahwa pemerataan listrik di Kalimantan khususnya Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu perhatian khusus, terutama bagi Anggota Komisi VII DPR RI dapil Kalimantan Tengah.

"Ada program BPBL (Bantuan Pasang Baru Listrik), LisDes (Listrik Masuk Desa), kemudian penerangan jalan umum dan sebagainya. Saya kira tadi sudah menunjukkan bahwa PLN memang sudah melakukan banyak upaya supaya listrik itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia," paparnya.

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI juga memandang penting realisasi anggaran atau modal dari PT. PLN (Persero) yang ada untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di desa-desa yang sudah masuk ke dalam rencana demi pemerataan listrik di seluruh pelosok Kalimantan Tengah.

(*)