Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Praperadilan MAKI Terkait Kasus Kardus Durian Cak Imin

Liputan6.com, Jakarta - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus kardus durian yang menyeret nama Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Dalam pokok perkara, PN Jaksel memutuskan dua poin penting. Pertama, menyatakan praperadilan dari para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaraad). Kedua, membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah nihil.

"Menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," ujar Hakim Tunggal Samuel Ginting dalam keputusannya di PN Jaksel, Senin (10/4/2023).

Dalam putusannya, hakim Samuel Ginting menyatakan permohonan MAKI error in objecto atau terdapat kekeliruan terhadap objek yang digugat, dan menerima eksepsi yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, MAKI juga tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan gugatan praperadilan. Sebab, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Organisasi Kemasyarakatan MAKI telah kedaluwarsa sejak 9 November 2019.

Sebelumnya, MAKI menggugat praperdilan KPK lantaran menghentikan penyidikan kasus kardus durian. MAKI menilai penghentian penyidikan kasus tersebut tidak sah.