Heboh Penutupan Pabrik Pasuruan, PT Agel Langgeng: Tidak Ada Kaitannya dengan Kapal Api

Dalam konferensi pers tersebut hadir juga kuasa hukum PT Agel Langgeng, Dr Atmari, SH, MH yang menegaskan bahwa proses PHK yang dilakukan oleh perusahaan sudah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. 

Ia pun menambahkan bahwa PT Agel Langgeng siap memenuhi hak-hak karyawan dengan memberikan pesangon. Dalam proses yang sedang berjalan ini, sekitar 123 dari 273 total pekerja atau 45% yang bekerja di PT Agel Langgeng Pasuruan sudah mendapatkan pesangon sesuai undang-undang yang berlaku. 

"Permasalahan yang ada saat ini terkait sisa karyawan yang masih menolak sekitar 150 orang yang PHK-nya belum selesai dan belum mengambil pesangon yang disiapkan perusahaan. Atas pertimbangan tersebut, saya sebagai kuasa hukum tidak ada pilihan lain untuk menyelesaikan hal ini sesuai hukum yang berlaku, yaitu melalui proses di Disnaker Kabupaten Pasuruan. Proses hukum terhadap 150 karyawan menunggu anjuran mediator Disnaker Kabupaten Pasuruan," jelas Atmari.

Dari fakta tersebut, Atmari menambahkan, pesangon dan proses PHK yang dilakukan oleh PT Agel Langgeng sudah sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang ada, dan memang benar yang diberikan perusahaan sudah tepat. 

"PHK juga sudah sesuai regulasi dan bilamana yang bersangkutan dari 150 orang tersebut ingin mengambil hak-haknya yang sudah disediakan karyawan, kami persilakan," lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, Atmari juga memberikan klarifikasi tentang pengamanan pihak kepolisian yang cukup banyak dilakukan di tempat-tempat tertentu saat unjuk rasa berlangsung sesuai surat yang disampaikan kepada Kapolda Jawa Timur. 

“Ini perlu dipahami bahwa pengamanan tersebut sudah menjadi tugas kepolisian sesuai dengan standar prosedur operasional yang berlaku. Sehingga saya juga menyampaikan atas nama management mengucapkan banyak terima kasih kepada kepolisian karena sudah melakukan pengamanan atas kegiatan unjuk rasa yang dilakukan teman-teman pekerja sehingga bisa berjalan aman, damai dan tertib," terangnya kemudian.

Pemberitaan tentang demo 150 karyawan PT Agel Langgeng ini perhatian khusus dalam dunia bisnis Jawa Timur. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPP Apindo Jawa Timur, Johnson M Simanjuntak dalam sesi konferensi pers tersebut. 

"Kami menghargai kebebasan berpendapat atau pun melakukan demo silahkan karena itu bagian hak masing-masing. Tapi kami berharap ini dilakukan dengan baik. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung. Jika kita tidak menghormati ini, maka yang kami khwatirkan dari Apindo adalah ini akan mengganggu investasi di Jawa Timur. Karena demo yang dilakukan ini sudah cukup mengkhawatirkan. Dari pandangan kami sebagai pengusaha, kalau ada yang belum sepakat silakan ikuti jalur hukum. Kalau ada yang masih belum puas, lakukan itu di perusahaan," ungkapnya.

Jika terus berlarut-larut, ia dan pebisnis lain yang tergabung dalam Apindo khawatir bisa menjadi catatan negatif untuk para pengusaha dan investor luar yang mau masuk ke Jawa Timur.

Edi, selaku Direktur Utama PT Agel Langgeng pun memberikan final statement-nya di akhir sesi konferensi pers tersebut. Pihaknya berkomitmen akan bertanggung jawab penuh dalam memberikan pesangon para pekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ia juga mengimbau semua pihak agar mampu menahan diri, menghormati proses hukum yang berjalan dan tidak menyebarkan berita tidak bertanggung jawab terkait produk dan pihak di luar management PT Agel Langgeng.

(*)