HEADLINE: Pengadilan Tinggi Tolak Banding Ferdy Sambo Cs, Bagaimana Peluang Menang Kasasi di MA?

Liputan6.com, Jakarta Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta telah menggelar sidang putusan banding terhadap terdakwa Ferdy Sambo, Rabu 12 April 2023. Dalam putusannya, sidang yang diketuai Hakim Singgih Budi Prakoso dan beranggotakan empat orang ini menolak banding mantan Kadiv Propam Polri tersebut. Artinya Ferdy Sambo tetap dihukum mati atas kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Kini tinggal satu langkah lagi bagi Ferdy Sambo untuk menggunakan jalur hukum agar vonis mati yang diterima dapat berubah. Suami dari Putri Candrawathi itu bisa menempuhnya melalui pengajuan kasasi di Mahkamah Agung (MA).

Pengacara Ferdy Sambo, Arman Hanis saat dikonfirmasi, tidak menanggapi terkait langkah-langkah yang akan diambil usai putusan banding kliennya ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pesan yang dikirim Liputan6.com melalui WhatsApp hanya dibaca dan belum dibalas. Dan saat dihubungi pun tidak menjawab.

Meski demikian, menurut Pengamat Hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, pengacara biasanya akan menempuh segala upaya hukum maksimal untuk kebaikan kliennya. Karena itu, kasus Ferdy Sambo ini tidak tertutup kemungkinan akan sampai pada tingkat kasasi.

"Menurut saya, biasanya pengacara itu semua upaya itu ditempuh," kata dia kepada Liputan6.com, Jakarta, Kamis (13/4/2023).

Dia pun menyoroti putusan banding Ferdy Sambo yang ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Menurutnya, putusan yang dihasilkan tersebut itu sudah melalui pertimbangan dan kecermatan para hakim.

"Pangadilan Tinggi menganggap pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri itu sudah cukup tepat, sehingga Pengadilan Tinggi menyetujui baik pertimbangan hukum maupun putusan yang dijatuhkan, sama dengan Pengadilan Negeri. Sehingga terdakwa Sambo tetap dihukum mati," kata dia.

Fickar menjelaskan, pada tingkat PN dan PT itu memeriksa terdakwa Ferdy Sambo, memeriksa fakta-faktanya apakah perbuatan yang dilakukan itu dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 dan 340. Sementara pada level kasasi, hakim akan menilai dari sisi penerapan hukumnya.

"Di Mahkamah Agung nanti, tingkat kasasi, akan menilai apakah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi itu sudah benar menerapkan hukumnya. Itu yang akan diperiksa oleh MA," kata dia.

Jika tidak ada yang membatalkan, lanjut Fickar, Hakim tidak masuk dalam perkaranya. Mereka hanya menilai apakah penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan atau belum.

"Tapi kalau dianggap tidak sesuai, maka dia bisa membuka kembali sidang. Baik hanya memeriksa faktanya saja yang sudah ada di BAP, maupun memanggil sidang para pihak secara live, dia punya kewenangan memanggil itu, membuka sidang seperti di PN. Tapi itu semua kalau dia rasa memang pertimbangan dan putusan PN dan PT itu ada yang salah, namun kalau dianggap benar, ya sama. MA akan memutuskan bahwa Pengadilan Negeri dan PT sudah melaksanakan dan menerapkan hukum dengan benar," jelasnya.

Dia memprediksi, jika Ferdy Sambo mengajukan kasasi ke MA, peluang untuk dikabulkan oleh hakim akan tipis. Hal ini lantaran dapat dilihat dari indikator proses hukum yang sudah berjalan, yaitu putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan tingkat I di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Jadi Kemungkinannya (untuk menang) kecil lah menurut saya, untuk bisa mengubah (vonis mati). Karena sudah dua level seperti itu, tidak ada catatan sama sekali. (Putusan PT dan PN) Itu juga bisa menjadi indikator MA menyatakan bahwa sidangnya sudah dilaksanakan dengan baik, dan putusannya sudah dilakukan dengan tepat," kata dia.

Seandainya kasasi itu ditolak MA, vonis hukuman mati Ferdy Sambo akan dilaksanakan. Namun karena hukuman mati adalah hukuman paling maksimal, secara otomatis tahap Peninjauan Kembali (PK) akan ada di Mahkamah Agung.

"PK itu kan alasannya dua, ada novum, atau ada kekeliruan hakim. Nah yang dipakai oleh Mahkamah Agung itu yang kedua. Jadi diajukan atau tidak PK, maka hakim MA tingkat PK tetap akan memeriksa. Karena dikhawatirkan hakimnya keliru," jelas dia.

"Menurut KUHP begitu. Karena putusan itu paling maksimal. Kalau di bawah maksimal misalnya seumur hidup, 20 tahun, itu nggak akan diperiksa, tapi karena ini hukuman mati, hukumannya maksimal, maka dengan sendirinya tidak diajukan PK sekalipun MA akan memeriksa ulang," Fickar menegaskan.

Dia mengungkapkan, pengacara biasanya akan menempuh jalur tersebut sampai pada titik darah penghabisan. Mereka akan terus melakukan upaya hukum demi tercapainya putusan yang diharapkan.

"Kalau kasasi tidak diterima ya dia PK. Pasti itu, nggak ada (pengacara) yang pasrah. Semua upaya dilakukan sampai maksimal. Bahkan perkembangannya adalah PK itu bisa dilakukan berkali-kali, tidak ada batasnya. Sampai kemudian dua- tiga kali keputusannya sama, ya udah, biasanya langsung eksekusi," ujar dia.

"Biasanya kalau sudah dua tahun sudah tidak ada PK, itu dilaksanakan (putusannya). Eksekusi," Fickar menandaskan.

Sementara itu Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti Azmi Syahputra menilai, Hakim Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan atas terdakwa Ferdy Sambo sudah tepat.

Ia mengatakan, dengan hakim menguatkan putusan hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan, artinya hakim pada tingkat banding tidak menemukan fakta baru, keadaan baru dalam keberatan nota memori banding dari pembanding yaitu Ferdy Sambo.

"Maka karena dengan tidak ditemukan hal tersebut, seyogyanya hakim harus menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri," ucap Azmi kepada Liputan6.com, Kamis (13/4/2023).

Dia menegaskan, putusan banding yang menolak permohonan Ferdy Sambo tersebut sebagai tolak ukur dalam kualitas penegakan hukum di Indonesia. Terlebih pihak pembanding merupakan aparat hukum yang seharusnya memberikan teladan bagi masyarakat.

"Ini demi kualitas penegakan huku, karenanya putusan banding ini menjadi barometer kualitas penegakan hukum khususnya terhadap pelaku yang berstatus penegak hukum berpangkat jenderal yang menyalahgunakan kewenangannya," kata dia.

Azmi menuturkan, ini sangat jelas terlihat dimana majelis hakim banding dalam musyawarahnya mengambil semua pertimbangan hukum dan fakta serta alat bukti yang telah diuji pada peradilan tingkat pertama, termasuk amar putusan. Artinya hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa tidak ada salah penerapan hukum atau kekeliruan yang nyata atas fakta termasuk bukti yang telah disisir dan diuji pada majelis hakim tingkat pengadilan negeri(judex factie).

"Sehingga hakim pengadilan Tinggi sepakat mengambil alih seluruh pertimbangan hukum karenanya wajib bagi hakim untuk menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut," kata dia.

Sedangkan untuk menempuh langkah kasasi, Azmi menambahkan, ada syarat normatif terkait muatan dan alasan kasasi tersebut. Antara lain jika ditemukan hakim banding melampaui batas wewenangnya, hakim salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku termasuk jika hakim lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun dengan melihat syarat tersebut, dia berpandangan bahwa harapan Ferdy Sambo agar hakim MA menerima kasasinya akan sulit terwujud.

"Jika diperhatikan dengan syarat atau alasan hukum kasasi, akan semakin sempit celahnya kasasi dikabulkan sepanjang tidak ada muatan alasan hukum untuk kasasi dimaksud, termasuk pemohon kasasi harus dapat memperlihatkan keadaan baru yang dapat dibuktikan kesesuaian fakta dan alat buktinya atas perkaranya yang dimaksud," ujar dia.