Sukses

Cegah Kemacetan saat Mudik Lebaran, Kemendagri Minta Kepala Daerah Tertibkan Pasar Tumpah

Kepala daerah diminta segera melakukan operasi pasar untuk menekan potensi naiknya harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kemendagri meminta kepala daerah bersama jajaran Polri menindak apabila ada pelaku penimbunan barang.

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan kepala daerah soal penertiban pasar tumpah selama musim mudik Lebaran 2023. Hal ini agar tak menimbulkan kemacetan di ruas-ruas pintu keluar tol.

"Penertiban pasar tumpah menjadi atensi  khusus, jangan sampai menjadi sumbatan lalu lintas diruas-ruas keluar tol sehingga menimbulkan kemacetan," jelas Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA dikutip dari siaran persnya, Jumat (14/4/2023).

Selain itu, kepala daerah diminta segera melakukan operasi pasar untuk menekan potensi naiknya harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kemendagri meminta kepala daerah bersama jajaran Polri menindak apabila ada pelaku penimbunan barang.

"Gelar operasi yustisi oleh jajaran Satpol PP dan perangkat pemerintah daerah terkait bersama-sama jajaran Polri untuk menindak pelaku penimbunan yang  berdampak naiknya inflasi karena kelangkaan dan naiknya harga barang," katanya.

Kemendagri sendiri menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang Peningkatan Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat Menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444H Tahun 2023, yang ditujukan kepada gubernur serta bupati/walikota di seluruh Indonesia.

Dua hal yang ditekankan dalam SE ini antara lain, pengendalian inflasi dan kelancaran arus mudik.

"Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini diharapkan dapat memperjelas kebijakan yang diterapkan di lapangan serta seluruh Kepala Daerah senantiasa mengkonsolidasikan jajarannya dalam mendukung kelancaran mudik lebaran tahun ini," tutur Safrizal.

"Demikian pula inflasi dapat terus terkendali sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga sejalan dengan agenda pemulihan ekonomi," sambungnya.

Dia juga menekankan pentingnya semua pemangku kepentingan berkolaborasi untuk mengawal mudik Lebaran dan arus balik. Terlebih, jumlah pemudik pada Lebaran 2023 ini mencapai 123 juta orang.

"Seluruh jajaran solid, Satpol PP, Satuan Damkarmat, BPBD, aparat kewilayahan Camat sampai lurah terus berkolaborasi dengan TNI/Polri dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal kelancaran mudik maupun arus balik serta pengendalian inflasi di daerah," pungkas Safrizal.

 

 

2 dari 2 halaman

Minta Kepala Daerah Turun ke Lapangan

Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah turun ke lapangan untuk memantau permasalahan mudik Lebaran 2023. Jokowi ingin para kepala daerah bisa mengambil tindakan apabila ada masalah-masalah selama musim mudik tahun ini.

"Selain Kemenhub, Polri, TNI, BUMN, gubernur, bupati, walikota saya minta betul turun ke bawah melihat problem secara detaill supaya bisa eksekusi langsung di lapangan," kata dia saat memimpin rapat terbatas persiapan mudik Lebaran 2023 di Pelabuhan Merak, Banten, Selasa, 11 Maret 2023. 

Jokowi menyampaikan, jumlah pemudik Lebaran 2023 naik signifikan hingga 45 persen, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dia menyebut total ada 123 juta masyarakat yang akan mudik pada Lebaran tahun ini.

Untuk itu, Jokowi meminta adanya manajemen perencanaan mudik yang baik. Hal ini agar masyarakat dapat nyaman melakukan perjalanan mudik Lebaran 2023.

"Karena saya tadi bisa membayangkan dari 86 juta (warga yang mudik pada Lebaran 2022) melompat ke 123 juta (pada Lebaran 2023). Itu bukan suatu manajemen yang mudah perlu persiapan perlu desain perencanaanyang baik," ujarnya.

Â