Profil Gindha Ansori, Advokat yang Laporkan TikToker Bima Yudho Saputro ke Polda Lampung

Liputan6.com, Jakarta - Pengguna TikTok dengan akun Awbimax atau Bima Yudho Saputro sempat dilaporkan ke Polda Lampung atas unggahan video "Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju".

Bima Yudho dilaporkan oleh seorang advokat atau pengacara Gindha Ansori Wayka. Ia melaporkan Bima karena dianggap melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Gindha Ansori membenarkan bahwa dirinya membuat laporan polisi terhadap Bima Yudho pada Kamis 13 April 2023 lalu. Laporan itu terdaftar dengan nomor laporan LP/B/161/IV/2023/SPKT/POLDA LAMPUNG tertanggal 13 April 2023.

"Yang saya laporkan bukan soal kritiknya pada pemerintah (Provinsi Lampung), tapi kata-kata 'provinsi satu ini dajal', itu saja sih sebenarnya yang menjadi keberatan," kata Ghinda dilansir dari Antara, Senin 17 April 2023

Dia mengatakan, laporan yang dibuatnya itu bukan atas permintaan atau suruhan dari Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Gindha mengaku, laporan itu dibuatnya atas inisiatifnya sendiri.

"Tak ada suruh gubernur, saya langsung yang laporkan. Kan kalau disuruh gubernur, kenapa Bima saja yang dilaporkan? Kan banyak konten lain, termasuk content creator dan media online lainnya yang mengkritisi, tapi tidak saya laporkan. Dan kenapa Bima? Karena dia ada bahasa itu. Ini dari saya pribadi, dari putra daerah Lampung yang merasa daerahnya direndahkan dengan sebutan dajal oleh Bima," tutur Gindha.

Lalu siapa Gindha Ansori yang melaporkan Bima Yudho ke Polda Lampung? Berikut profil singkatnya.

Dilansir dari situs gindhaansoriwayka.com, Gindha merupakan advokat yang juga dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (FH UBL). Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 2004.

Kemudian, Gindha menyelesaikan Program Magister Hukum di Universitas Lampung dan lulus pada 2010. Ia juga menjadi Tim Hukum Gubernur Provinsi Lampung Periode 2018/2019.

Dalam profilnya di situs tersebut, ia mengaku telah menyelesaikan sejumlah sengketa dan kasus hukum yang dialami masyarakat dan perusahaan.

Di antaranya sengketa sewamenyewa tanah adat seluas 800 Ha antara masyarakat Negara Batin dengan PT PSMI, mengadvokasi pembayaraan ganti rugi masyarakat Way Kanan dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN), mendampingi dan menyelesaikan persoalan lahan kelapa sawit seluas 660,8 Ha milik Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Tulang Bawang kerjasama dengan PTPN 7 Regional Lampung, mendampingi PT Tunas Dwipa Matra (TDM) Cabang Lampung, mendampingi dan mengadvokasi Guru-Guru yang bermasalah dalam persoalan Hukum Se-Provinsi Lampung serta mengadvokasi persoalan-persoalanmasyarakat lainnya yang berkaitan dengan permasalahan Hukum.

Selain aktif didunia advokat, Gindha juga turut aktif dalam advokasi persoalan rakyat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khususnya yang bergerak dibidang Kebijakan dan Anggaran Daerah melalui Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD).