3 Pernyataan Terkini Presiden Jokowi Terkait Mudik dan Arus Balik Lebaran 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut puncak arus mudik Lebaran 2023, merupakan yang tertinggi sepanjang serjarah. Namun, Jokowi bersyukur puncak arus mudik Lebaran 2023 dapat d dilalui dengan baik dan lancar.

"Alhamdulillah pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat serta peran masyarakat kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik-baiknya," kata dia sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (24/4/2023).

"Sehingga puncak arus mudik tertinggi sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar," sambung Jokowi.

Jokowi lalu menyampaikan puncak arus balik Lebaran 2023 akan berlangsung pada Senin (24/4/2023) hingga Selasa, 25 April 2023.

Dia menyebut 203.000 kendaraan dari arah Tol Trans Jawa dan Bandung, Jawa Barat akan melintasi Tol Jakarta-Cikampek.

"Beberapa hari ke depan kita akan dihadapkan pada kondisi arus balik. Data Kementerian Perhubungan, memprediksi setidaknya 203.000 kendaraan per hari dari arah timur, Jalan Tol Trans Jawa dan dari arah Bandung diperkirakan akan melalui tol Jakarta-Cikampek," ujar Jokowi.

Menurut dia, jumlah kendaraan tersebut sangat besar dibandingkan kondisi normal yang hanya 53.000 kendaraan. Jokowi pun mengingatkan pemudik untuk tetap berhati-hati dan mengikuti arahan petugas saat melakukan perjalanan ke daerah asal.

Jokowi lantas mengimbau aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, hingga pegawai swasta untuk menunda jadwal kepulangan mudik Lebaran 2023, apabila tak ada keperluan mendesak.

Imbauan Jokowi ini untuk mencegah penumpukan kendaraan pada puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 24 dan 25 April 2023.

"Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus Balik tanggal 24 dan 25 April 2023, secara bersamaan pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut," kata dia.

"Dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023," sambungnya.

Menurut dia, ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI-Polri, BUMN, dan pegawai swasta. Adapun teknis terkait penundaan jadwal kepulangan mudik nantinya diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing.

"Seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya," jelas Jokowi.