Pakar Komunikasi Politik Nilai Erick Thohir Cawapres Potensial, Ini 2 Faktornya

Liputan6.com, Jakarta - Pakar Komunikasi Politik Nasional, Lely Aprianie menilai Menteri BUMN yang juga Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir sebagai sosok calon wakil presiden (cawapres) potensial untuk diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Ia menjelaskan terdapat dua faktor utama yang dimiliki oleh pemimpin andalan dan kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini untuk dipinang menjadi calon orang nomor dua di kontestasi demokrasi mendatang.

Pertama, Lely mengatakan Erick Thohir memiliki basis massa dari kalangan warga Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin.

“Di antara nama – nama yang beredar Erick Thohir memiliki basis massa NU,” terang Lely, Senin (24/4/2023).

Seperti diektahui, Erick Thohir merupakan salah satu kader kebanggaan dari NU, organisasi Islam terbesar di dunia dan Indonesia. Ia merupakan Anggota Kehormatan Banser dari Ansor NU.

Bahkan dalam acara Harlah ke-100 NU, Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menyatakan Erick Thohir sebagai anggota Banser NU bersertifikat karena telah mengikuti diklat oleh GP Ansor NU. Di samping itu, Erick Thohir juga pemimpin yang berkontribusi dalam menyukseskan acara Harlah ke-100 NU.

Saat penyelenggaraan acara 1 abad NU tersebut ia mengemban amanah sebagai Ketua Steering Committee (SC) Panitia Harlah ke-100 NU. Dalam hal ini, Erick Thohir bertugas memberikan masukan kepada para panitia penyelenggara agar acara tersebut sukses dan meriah.

Oleh karenanya nama Erick Thohir sangat dikenal di tengah kepengurusan PBNU dan warga NU atau Nahdliyin. Hal ini juga membuat sosok Eks Presiden Inter Milan ini menjadi potensial dalam bursa cawapres mengingat elektabilitasnya yang berada di jajaran teratas.

Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia (IPI) menyebutkan elektabilitas Erick Thohir terbaru  sebesar 11,8 persen dan bersaing dengan Ridwan Kamil serta Sandiaga Uno. Di samping itu, Lely mengatakan Erick Thohir memiliki kekuatan logistik yang dibutuhkan oleh kandidat cawapres untuk mengikuti kontestasi demokrasi.