ASN Boleh Perpanjang Cuti Lebaran dan WFH, tapi Harus Seizin Atasan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengimbau aparatur sipil negara (ASN), TNI-Polri, BUMN, hingga pegawai swasta menunda jadwal kepulangan usai mudik Lebaran 2023 hingga 26 April 2023.

ASN hingga pegawai swasta pun diperbolehkan mengambil opsi perpanjangan cuti Lebaran, work from home (WFH) dari kampung halaman, atau work from anywhere (WFA). Namun, hal tersebut harus sesuai dengan izin atasan di perusahaan atau instansi masing-masing.

"Jadi bisa perpanjang cuti, WFH dari kampung halaman (WFA/work from anywhere), atau bisa izin atasan, dan sebagainya," jelas Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Selasa (25/4/2023).

"Semua tetap harus berkoordinasi dengan atasan atau bagian SDM di kantornya. Prosedur izin, cuti, WFH, maupun WFA tetap harus dijalankan," sambungnya.

Menurut dia, para pekerja juga sudah terbiasa melakukan WFH sejak pandemi Covid-19. Kendati begitu, Bey menekankan pekerja yang sudah berada di Jakarta, tak perlu mengambil perpanjangan cuti.

"Sejak pandemi kan kita terbiasa dengan WFH, bagaimana absen secara online, bekerja berdasarkan kinerja, dan sebagainya. Tapi kalau berada di Jakarta, ya masuk, enggak perlu perpanjang cuti," tutur Bey.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengimbau ASN, TNI-Polri, hingga pegawai swasta untuk menunda jadwal kepulangan mudik Lebaran 2023, apabila tak ada keperluan mendesak. Hal ini untuk mencegah penumpukan kendaraan pada puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 24 dan 25 April 2023.

"Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus Balik tanggal 24 dan 25 April 2023, secara bersamaan pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut," kata Jokowi disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (24/4/2023).

"Dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023," sambungnya.

Menurut dia, ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI-Polri, BUMN, dan pegawai swasta. Adapun teknis terkait penundaan jadwal kepulangan mudik nantinya diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing.

"Seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya," ujarnya.