Terkait BPJS Kesehatan, Ombudsman Minta Faskes Buka Unit Kerja Pelayanan Pengaduan

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia menemukan adanya ketidaksesuaian layanan yang diberikan rumah sakit terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan. Salah satunya mengenai praktik batasan kuota yang diberikan fasilitas kesehatan.

Sejumlah solusi mulai dari evaluasi hingga pengetatan pengawasan ditawarkan Ombudsman RI sebagai langkah tindak lanjut. Setidaknya ada 4 poin yang ditawarkan.

Pertama, memastikan fungsi pengawasan oleh Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan, BPRS, dan BPJS Kesehatan dilakukan secara optimal dengan memaksimalkan pengawasan self assessment. Sehingga tidak ada lagi penolakan pemberian layanan terhadap pasien BPJS Kesehatan.

"Bahwa self assesment itu bukan sekadar akreditasi, tetapi betul-betul diperiksa bagaimana kemampuan rumah sakit dalam memberikan layanan apakah betul memang ada kendala jumlah dokter di masing-masing rumah sakit? Atau seperti apa? Sehingga ada solusi yang bisa ditawarkan ketika self assessment itu kemudian naik dalam tahapan akreditasi," ujar Asisten Ombudsman RI Bellinda W. Dewanty dalam Diskusi Publik Ombudsman RI bertajuk 'Rupa-Rupa Masalah Kuota Layanan BPJS Kesehatan', Selasa (28/2/2023).

Kedua, menyusun regulasi perihal keterbukaan informasi publik dalam mengakses pelayanan kesehatan serta melakukan sosialisasi secara masif di seluruh faskes di Indonesia.

Ketiga, menyusun standar operasional prosedur serta evaluasi perihal pengelolaan pengaduan penyelenggaraan pelayanan fasilitas kesehatan pada FKTP dan FKRTL. Termasuk mengoptimalkan peran petugas pengelolaan pengaduan di faskes.

"Kami menginginkan agar disusun standar operasional prosedur terkait evaluasi perihal pengelolaan pengaduan. Karena kami masih melihat bahwa pengelolaan pengaduan baik itu di tingkat pertama maupun ditingkat lanjutan, pengelolaan pengaduan hanya sekadar pengaduan yang tidak kemudian dieskalasi," paparnya.

Keempat, melakukan evaluasi perihal jaminan mutu penyelenggaraan pelayanan fasilitas kesehatan baik yang diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan maupun oleh BPJS Kesehatan perihal kepastian sistem pembiayaan peserta BPJS Kesehatan.

"Kami tahu betul bahwa BPJS Kesehatan memiliki kedeputian khusus terkait dengan jaminan mutu. Oleh karenanya kami mengimbau, meminta agar BPJS Kesehatan memaksimqlkan jaminan mutu ini agar tidak terjadi praktik-praktik maladministrasi baik itu di tingkat FKTP maupun di tingkat lanjutan," tegas Bellinda.