Intervensi Negara Cegah Trafficking Dalam Proses Migrasi

Tipisnya batas antara negara telah mendorong terjadinya migrasi manusia di bidang ketenagakerjaan dari wilayah yang berkembang ke negara maju. Proses migrasi terus berkembang. Batas negara seolah menghilang. Tanpa intervensi negara proses migrasi manusia ini akan terjebak dalam modus trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Kejahatan trafficking sama dengan kejahatan narkoba,” ujar Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat ketika berbicara sebagai pembicara kunci pada Munas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI) dan seminar “Fenomena Migrasi Internasional, Tahapan dan Tantangan Kemandirian Bangsa" di Gedung Pandan Sari, Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Senin (4/3) Petang.

Jumhur menuturkan akibat dari migrasi ini banyak negara maju seperti di beberapa negara di Timur Tengah seperti Qatar dan Abu Dhabi yang warga pendatangnya lebih banyak dari penduduk aslinya. “Di Qatar warga aslinya sekitar 350 ribu warga dan pendatangnya bisa 1 juta lebih,” katanya.

Jumhur mengungkapkan kebijakan pintu imigrasi terbuka terhadap pendatang asing (progressive regime) ini telah memberi konstribusi pada kemajuan ekonomi negaranya.  AS dan Korea Selatan adalah negara yang tergolong sebagai negara yang terbuka terhadap pendatang asing. Sebaliknya, negara dengan sistem imigrasi tertutup (conservative regime) seperti Australia kemajuan ekonominya cenderung tidak akan ketinggalan dengan negara yang menganut politik imigrasi terbuka.

Terkait proses migrasi asal Indonesia, Pemerintah, kata Jumhur, telah memiliki UU Nomor 39 Tahun 2004 yang mengawal proses penempatan dan perlindungan TKI agar tidak terjebak dalam praktik trafficking.

Jumhur mengungkapkan, kemajuan negara identik dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Sayangnya, meski tergolong sebagai negara agraris, Indonesia ternyata dikenal sebagai negara pengimpor pangan terbesar dunia.
 
“Banyak doktor pertanian tapi pangan kita makin tergantung pada produk asing,” ujar Jumhur.

Akibat industri pangan tidak mampu dikembangkan dengan baik hal itu berdampak pada tidak terciptanya banyak kesempatan kerja di bidang pertanian. Karena itu, akhirnya banyak warga yang memilih menjadi TKI dan bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

Melalui pengembangan usaha ini diharapkan akan menciptakan perluasan kesempatan kerja sehingga tidak perlu lagi ada penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).
Kepada Ketua Umum KNPI, Jumhur meminta agar persoalan kemandirian Indonesia di bidang pangan ini merupakan masalah yang harus jawab sebagai pemimpin masa depan bangsa. Juga kepada mahasiswa dan kaum muda diajak serta untuk mengembangkan industri kreatif berbasis sosio-budaya masyarakat Indonesia.

Pengembangan industri kreatif ini diharapkan bisa menjadi salah satu kunci pengembangan kemandirian bangsa.

Menurut Jumhur, pemerintah dan warga Bali merupakan provinsi yang paling utama dalam menjaga,
memelihara dan mengembangkan kretivitas bebasisis sosio-kultural. Bali telah melahirkan banyak inspirasi bagi industri kreatifnya dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

“Produk-produk kreatif orang Bali sudah merupakan keunggulan utama di bidang ekoomi,” ujarnya.

Jumhur prihatin sebagian masyarakat lebih suka mengeksplorasi tarian Gangnam style daripada mengembangkan tarian poco-poco. Hal yang sama terjadi pada pola pangan masyarakat kita termasuk mahasiswa kita lebih bangga makan mie terbuat dari bahan impor berupa gandung daripada makan sagu, jagung atau ketela.

Karena itu, ketika Gubernur DKI Jakarta Jokowi ingin mengembangkan kebudayaan Betawi hal itu perlu diberi appresiasi. “Saya bangga meski Jokowi orang Jawa dia berhasrat mengembangkan budaya Betawi,” papar Jumhur.

Kepada para Ketua BEM Seluruh Indonesia menggugah agar mereka ikut mengembangkan kekayaan khasanah sosial budaya masyarakat untuk dikembangkan menjadi industri kreatif.

“Kalau bangsa ini mampu mengeskplorasi kebijakan pangannya maka kita tidak perlu lagi mengirim TKI PLRT,” katanya.

Ia menambahkan, meski bekerja sebagai PLRT, tidak sedikit para TKI ini telah memberi konstribusi kepada negara.

Tiap tahun, ada Rp100 triliun lebih uang dikirim oleh para TKI. Karena itu, terlepas dari profesinya sebagai pekerja rumah tangga, Kepada BNP2TKI menyayangkan jika ada yang melecehkan mereka dan pandang sebelah mata.

“Mereka korbankan jiwa raganya untuk kemaslahatan bangsa,” katanya seraya menambahkan tugas kita adalah mengawasi proses migrasi ini dengan baik.(ARI)