Wamenkumham Yakin DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset pada Masa Sidang Mendatang

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej meyakini Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bakal diselesaikan DPR dalam masa sidang V tahun sidang 2022-2023 yang dimulai pada Selasa (16/5/2023) nanti.

"Saya optimis RUU ini akan dibahas dan diselesaikan dalam masa sidang DPR berikut yang akan dimulai pada tanggal 16 Mei 2023," ujar Eddy dalam keterangannya, Rabu (10/5/2023).

Menurutnya, keyakinan bakal selesainya RUU Perampasan Aset dengan nantinya disahkan oleh DPR. Usai, Presiden Joko Widodo mengirim Surat Presiden (Surpres) nomor R-22/Pres/05/2023 yang telah diterima DPR pada Kamis (4/ 5/2023) lalu.

Sehingga, lanjut Eddy, pemerintah hanya tinggal menunggu proses pembahasan yang bakal dilakukan oleh DPR. Dengan lebih dulu, melihat hasil Rapat Pimpinan (Rapim) untuk selanjutnya dibahas ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Belum dapat dipastikan apakah pembahasan di DPR oleh Komisi III ataukah Badan Legislatif (Baleg)," sebut Eddy.

Adapun, Eddy menjelaskan bahwa produk hukum ini merupakan inisiatif Pemerintah hasil dari kerja sama tujuh Kementerian dan Lembaga yang ikut dalam penyusunan draf rancangan tersebut.

Seperti, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kejaksaan Agung, Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga turut terlibat dalam pembentukan RUU inisiatif pemerintah tersebut.

"RUU ini merupakan komitmen Pemerintah dan DPR untuk melakukan pemberantasan korupsi yang tidak hanya follow the suspect but follow the money too," papar Wamenkumham.

Eddy menyebut RUU Perampasan Aset yang akan dibahas pemerintah bersama DPR nantinya terdiri dari 7 Bab dan 68 Pasal. Dimana, RUU Perampasan Aset tidak hanya berkaitan dengan Tindak pidana korupsi (Tipikor), melainkan juga mengatur tentang pengambilalihan atas kepemilikan aset tindak pidana bermotif ekonomi, misalnya korupsi dan narkotika.

"Penting digarisbawahi bahwa RUU Perampasan Aset tidak semata terkait kejahatan korupsi tetapi juga kejahatan lainnya," ucap Eddy.