Pengamat: Kritik Anies soal Subsidi Mobil Listrik Wujud Inisiatif Debat Ideal Antar-Capres

Liputan6.com, Jakarta - Polemik terkait tepat tidaknya kebijakan subsidi mobil listrik sebagai solusi persoalan lingkungan hidup (polusi udara) dan mengurangi kemacetan, terus berkembang.

Bakal calon presiden Anies Baswedan menyebutkan bahwa subidi mobil listrik tidak tepat karena justru akan menambah kepemilikan mobil pribadi yang berarti menambah kemacetan, dan bahwa emisi karbon mobil listrik pribadi lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak.

Pernyataan kandidat calon presiden (capres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan ditanggapi banyak kalangan. Mulai dari pengamat, akademisi, praktisi hingga juru bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jodi Mahardi dan belakangan langsung direspon Menko Marves sendiri, Luhut Binsar Panjaitan.

Pendiri lembaga survei Kedai Kopi, Hendri Satrio melihat kritik terhadap subsidi mobil listrik yang dilontarkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai inisiasi debat publik yang ideal dan substansial, yang perlu digelar serta menghadirkan para capres menjelang Pilpres 2024. Hendri juga menyebut kritik itu sebagai mekanisme kontrol publik terhadap kebijakan pemangku kebijakan supaya berjalan akuntabel dan kredibel.

"Saya sepakat dan cocok dengan inisiatif tersebut. Jangan dilihat semata sebagai kritik atau serangan politik, tapi harus dipandang bahwa ada cara yang intelek dalam menyampaikan kontrol terhadap akuntabilitas serta kredibilitas setiap kebijakan pemerintah, yakni melalui debat publik yang substansial," ungkap Hendri saat dihubungi Rabu (10/5/2023).

Terkait argumentasi Anies yang menyebut bahwa subsidi kurang tepat karena justru menyubsidi kalangan yang tidak butuh disubsidi, Hendri berpendapat memang subsidi seharusnya lebih banyak diberikan kepada kendaraan transportasi publik yang juga berbasis listrik. 

Sebagaimana diketahui, pemerintah menggelontorkan jatah subsidi mobil listrik pribadi untuk 35.900 unit, sepeda motor listrik hingga 200 ribu unit, sementara untuk bus listrik hanya terjatah 138 unit.

"Apalagi jika dilihat-lihat benar juga, daripada subsidi diberikan kepada mobil listrik pribadi, seharusnya lebih banyak diberikan kepada fasilitas transportasi publik atau kendaraan umum listrik. Kan sudah jelas selain juga ramah lingkungan, namun bisa mengangkut lebih banyak orang," paparnya.