Kasus Pemalsuan Dokumen dan TPPU Indosurya, Bareskrim Limpahkan Tersangka Henry Surya ke Kejagung

Penyidik Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri menyerahkan Henry Surya (HS) ke Kejaksaan Agung, Jumat (12/5/2023). — Penyidik Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri menyerahkan Henry Surya (kemeja biru) ke Kejaksaan Agung, Jumat (12/5/2023). Henry Surya merupakan tersangka pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Indosurya.

Liputan6.com, Jakarta Penyidik Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri menyerahkan Henry Surya (HS) ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Henry Surya merupakan tersangka kasus pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Indosurya.

"Sore tadi penyidik sudah melaksanakan proses penyerahan tersangka atas nama HS beserta barang bukti ke Kejagung," kata Direktur Tindak Pidana Khusus (Dir Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Jumat (12/5/2023).

Proses penyerahan tersangka dan barang bukti tersebut merupakan tahapan susulan setelah Kejagung menyatakan berkas perkara telah lengkap atau P-21.

"Sebelumnya Kejagung telah menyatakan berkas penyidikan P-21, jadi proses penyerahan tersangka dan barang bukti ini bagian tahap 2 penyidikan," kata Whisnu.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan membeberkan penetapan kembali Henry Surya (HS) dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Sebelumnya majelis hakim menjatuhkan vonis lepas terhadap Henry Surya.

"Tentang posisi kasus terhadap tersangka HS ini. Penyidik telah melakukan kegiatan penyidikan di mana pada sekitar tahun 2012, saudara HS ini sebagai Direktur Utama Indosurya Finance telah mengeluarkan suatu produk perbankan, itu MTN, medium term notes atau surat utang jangka menengah," tutur Whisnu di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/3/2023).

Menurut Whisnu, kala itu dilakukan peneguran oleh regulator bahwa perusahaan tidak boleh mengeluarkan MTN tersebut. Untuk itu, Henry Surya kemudian dengan niat jahatnya seolah-olah membuat koperasi yaitu KSP Indosurya.

"Kami telah menemukan petunjuk, bukti bahwa perbuatan atau Koperasi Indosurya tersebut cacat hukum. Makanya kami terapkan saudara HS ini dengan Pasal 263 pemalsuan surat, 266 pemalsuan akta autentik, dan Undang-Undang TPPU," jelas dia.

Ratusan nasabah koperasi Indosurya menggelar unjuk rasa di Bunderan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat , Kamis (02/02) siang. Selain mendesak Mahkamah Agung mengusut tuntas kasus Indosurya, dan putusan bebas Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terhadap ...

2 dari 2 halaman

Kerugian Mencapai Rp15,9 Triliun

Dalam upaya penetapan tersangka itu, lanjut Whinsu, penyidik telah melakukan pemeriksaan 21 saksi dan ahli, baik itu karyawan hingga notaris. Henry Surya tercatat berhasil mengumpulkan dana masyarakat yang jumlahnya kurang lebih Rp106 triliun.

"Dan di tahun 2020 ternyata gagal bayar. Dan hasil dari audit investigasi, kerugian yang menjadi dana masyarakat totalnya sekitar Rp15,9 triliun," ujar Whisnu.

Penetapan Henry Surya sebagai tersangka kali ini berbeda dengan kasus sebelumnya, bahwa penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah berkoordinasi terkait dengan dasar aturan terlebih dahulu.

"Kalau sebuah bangunan dasarnya itu salah, pasti akan hancur. Inilah awal dari permulaan niat jahat dari saudara HS untuk mengumpulkan dana masyarakat yang totalnya sekian triliun untuk mengelabuhi dan sekarang terbukti bahwa ada korban, kerugian mencapai Rp15,9 triliun," kata Whisnu.

Kemudian dari hasil proses penyidikan, petugas telah menemukan sejumlah alat bukti seperti dokumen, keterangan saksi ahli, petunjuk, informasi dari para penyidik, dilanjutkan dengan gelar perkara dan menetapkan Henry Surya sebagai tersangka.

"HS akan ditahan di Rutan Bareskrim 20 hari ke depan sejak tanggal 15 Maret 2023 kemarin, hingga bulan April, 2 minggu kemudian," terang Whisnu.

Reporter: Nur Habibie

SUmber: Merdeka.com