Menteri Hadi Persilakan KPK Selidiki Korupsi Eks Kepala BPN Jaktim Sudarman Harjasaputra

Liputan6.com, Jakarta Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto angkat bicara soal penyelidikan dugaan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra. Hadi menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK lantaran Sudarman bukan lagi anak buahnya.

"Sudah saya lepas, saya pecat dari jabatan sekarang. Kemudian sekarang juga kita menghargai proses dari KPK," ujar Hadi Tjahjanto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/5/2023).

Hadi meminta jajarannya untuk tidak mengikuti jejak Sudarman Harjasaputra. Hadi menyatakan tak akan ragu menindak anak buahnya yang kedapatan hidup bermewah-mewahan.

"Perlu saya sampaikan, ini menjadi pelajaran kita semuanya," kata Hadi.

Sebelumnya, KPK menyatakan komitmen mengusut kejanggalan harta mantan Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra. Sudarman sendiri sudah pernah diklarifikasi oleh KPK berkaitan dengan hartanya yang tak sesuai profil.

"Kami pastikan komitmen untuk menuntaskan setiap proses-proses yang menarik perhatian masyarakat, menjadi harapan masyarakat. Bagaimana kemudian dugaan penyelenggara negara yang hedon dan lain-lain agar bisa diselesaikan lebih lanjut oleh KPK," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya Kamis (4/5/2023).

Ali menjelaskan sudah banyak pejabat yang dimintai keterangan oleh KPK berkaitan dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Menurut Ali, dari hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya penyimpangan akan dinaikkan ke tahap penindakan.

Ali mencontohkan pemeriksaan harta mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandy Satriyo. Dalam pemeriksaan harta Rafael ditemukan dugaan penerimaan gratifikasi perpajakan. Rafael pun sudah dijerat oleh KPK.

"Tidak hanya proses administratif pemeriksaan LHKPN tapi bila ada dugaan pidana maka dilanjutkan pada proses penyelidikan. Penyelidikan itu mencari peristiwa pidananya, baru kemudian apabila ditemukan alat bukti yang cukup ditentukan siapa yang bisa dipertanggungjawabkan dalam proses penyidikan," kata Ali.