Johnny Plate Diperiksa di Kejagung, Mobil Tahanan Siap-Siap di Depan Gedung Bundar

Mobil tahanan terpakir di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung RI, Rabu (17/5/2023). (Foto: Ady Anugrahadi/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Kehadiran mobil berkelir hijau bertuliskan 'Tahanan Kejaksaan RI' memunculkan spekulasi penahanan terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

Politikus Partai NasDem itu diperiksa terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022.

Pantauan di lapangan, mobil terpakir persis di depan pintu masuk Gedung Bundar pada pukul 11.18 WIB. Anggota beseragam TNI dan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) tampak bersiaga.

Menkominfo Johnny G Plate tiba pada pukul 09.10 WIB menumpangi mobil Toyota Fortuner. Ini kali tiga Johnny G Plate dimintai keterangan sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pemanggilan Johnny G Plate guna menindaklanjuti temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara. Akibat proyek tersebut, negara menanggung kerugian sekira Rp8 triliun.

"Ini perlu diklarifikasi kenapa kerugiannya begitu besar sampai Rp8 triliun lebih. Ini perlu, karena ada dari perencanaan, pelaksanaan evaluasi. Nah, beberapa dianggap sebagai kegiatan yang fiktif. Ini harus kita lakukan klairifikasi terhadap pihak terkait dalam perkara ini," kata Ketut di Kejaksaan Agung (17/5/2023).

Ketut Sumedana menyampaikan sejauh ini pemeriksaan Johnny G Plate baru sebatas saksi. "Apakah nanti ke depan seperti apa, kita lihat hasil pemeriksaan hari ini," ujar Ketut.

Menkominfo, Johnny G. Plate menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi BTS dan Bakti Kominfo di Kejaksaan Agung, Rabu kemarin. Penyidik Kejaksaan Agung akan memutuskan status Johnny G. Plate, usai melakukan gelar perkara.

2 dari 2 halaman

Lima Tersangka Kasus Korupsi BTS 4G dan Perannya

Soal Korupsi BTS, Menkominfo Johnny G Plate Diperiksa 6 Jam di Kejagung — Johnny G Plate mengatakan dirinya menghormati proses hukum yang dilakukan Kejagung. (merdeka.com/Imam Buhori)

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tahun 2020 sampai dengan 2022.

Adapun, tersangka yaitu Irwan Hermawan (IH) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy.

Peranan dari Irwan Hermawan yakni bahwa sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergy telah secara melawan hukum bersama-sama melakukan permufakatan jahat dengan tersangka AAL untuk mengkondisikan pelaksanaan pengadaan BTS 4G pada BAKTI Kominfo sedemikian rupa, sehingga mengarahkan ke penyedia tertentu yang menjadi pemenang dalam paket 1, 2, 3, 4 dan 5.

Dua tersangka lainnya adalah Mukti Ali (MA) selaku Account Director PT Huawei Tech Investment. Kemudian Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kominfo,

Adapun peran Mukti Ali bersama-sama dengan AAL melakukan permufakatan jahat konspirasi sehingga PT Huawei masuk konsorsium

Anang Achmad Latif diduga sengaja mengeluarkan peraturan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menutup peluang para calon peserta lain sehingga tidak terwujud persaingan usaha yang sehat serta kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran.

Sedangkan, dua lainya lagi Galumbang Menak S (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, dan Yohan Suryato (YS) selaku Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Tahun 2020.

Galumbang Menak S secara bersama-sama memberikan masukan dan saran kepada Anang Achmad Latif ke dalam Peraturan Direktur Utama yang dimaksudkan untuk menguntungkan vendor dan konsorsium serta perusahaannya sebagai salah satu supplier salah satu perangkat.

Sedangkan Yohan Suryato diduga memanfaatkan Hudev UI untuk membuat kajian teknis yang dibuatnya sendiri. Kajian teknis dalam rangka mengakomodir kepentingan Anang Achmad Latif untuk dimasukkan ke dalam kajian sehingga terjadi kemahalan harga pada OE.

Mereka disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.