Pemprov DKI Tunggu Izin Kemendagri dan PAN RB Lelang Kekosongan 12 Jabatan Eselon II

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih menunggu izin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk persetujuan lelang 12 jabatan SKPD yang kosong.

"Kita minta izin dulu ke kementerian dalam negeri, kementerian Pan-RB, ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk memperoleh persetujuan dalam rangka lelang," kata Joko kepada wartawan, dikutip Kamis (18/5/2023).

Menurut Joko, proses lelang baru bisa dilangsungkan jika persetujuan dari Kemendagri dan PAN-RB telah diperoleh. Nantinya, ujar Joko Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta yang bertugas menyampaikan informasi lelang dilaksanakan.

"Setelah mendapatkam persetujuan, baru kita lelang," kata dia.

Diketahui, setidaknya berdasarkan catatan Liputan6.com, ada delapan posisi kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta definitif yang kini kosong.

Sejumlah jabatan itu antara lain, Sekretaris Dewan DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.

Lalu, ada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, dan Kepala Biro Hukum DKI Jakarta.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Maria Qibtya mengatakan empat Plt kini dijabat pelaksana tugas (Plt), yaitu Plt Kepala Dinas Pendidikan dijabat Syaefulloh Hidayat, Plt Kepala Dinas Kesehatan Ani Ruspitawati.

Lalu, ada Plt Kepala Dinas Bina Marga Heru Suwondo, dan Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Retno Sulistyaningrum. Keempatnya ditunjuk pada Selasa, 28 Maret 2023 lalu.

"Iya (ditunjuk per Selasa, 28 Maret 2023), kata Maria saat dikonfirmasi, dikutip Rabu 29 Maret 2023.

Plt ditunjuk untuk mengisi kekosongan sementara di empat jabatan kepala dinas tersebut hingga pejabat definitif terpilih ditentukan.