Ulas Buku Why Nations Fail, Anies: Ada Tanda-tanda Itu di Negara Kita?

Liputan6.com, Jakarta - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Rasyid Baswedan mengulas isi buku Why Nations Fail atau mengapa negara gagal. Buku karangan Acemoglu dan Robinson ini membahas mengenai penyebab suatu kemunduran dan kemajuan suatu negara secara sederhana ditentukan oleh desain institusi politik serta ekonomi.

Anies menerangkan, perbedaaan institusi politik yang inklusif dengan ekstraktif. Adapun, esktraktif cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan, pada satu pemimpin, kelompok.

"Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan ke semua. Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. negara ini sering tidak indahkan etika, tidak indahkan aturan hukum, bahkan aturan bisa ditekak-tekuk, diterapkan tebang pilih, dan sering hanya untungkan mereka di lingkar kekuasaan," ujar dia saat memberikan sambutan pada Puncak Milad ke-21 PKS yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (20/5/2023).

Anies kemudian bertanya terkait tanda-tanda yang disebukan kepada kader PKS yang hadir. "Mudah-mudahan tanda-tanda ini tidak ada di negara kita? ada tidak? ada yang merasakan?," tanya Anies

"Ada," jawab Kader PKS.

"Jangan sampai ada karena itu tanda-tanda tidak menuju kesuksesan," ujar Anies.

Anies melanjutkan, institusi politik yang inklusif didefinisikan sebagai sebuah institusi yang melayani semua, menjunjung tinggi pilar demokrasi, agar saling awasi, saling seimbangkan.

"Negara seperti ini akan disaksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya yang seperti ini tidak ada marketplayer dan regulator. Negara dengan institusi politik yang layani ini cenderung menjunjung tinggi rule of law. Negara yang inklusif tidak baperan, memiliki kekuatan aparat, anggaran, media, bahkan senjata yang dimiliki rakyat adalah gagasan aspirasi dan kata-kata," ujar dia.

Seandainya dipercaya menjadi Presiden, Anies berkomitmen untuk mengubah pasal-pasal yang selama ini mengkekang kebebasan berbicara.

"Jangan sampai kata-kata itu pun dilarang. Izinkan kata-kata rakyat bisa muncul ke permukaan. Jika saat ini ada pasal-pasal yang dikenakan ke mereka yang ungkapkan pendapat, ke depan kita perlu pasal yang secara tegas melarang persekusi atas kebebasan berpendapat," ujar dia.

Anies Baswedan kemudian mengingat kembali masa-masa saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Saat di pemerintahan, kita jadi kotak pos kritik, tapi harus diterima sebagai bagian dari pekerjaan. tidak ada satu pun yang dilaporkan dan dipersekusi," ujar dia.