Liputan6.com, Jakarta Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mengkritik pendekatan pertahanan serta Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia dalam ajang peluncuran buku dalam rangka Hari Jadi ke-58 Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) RI di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Mei 2023.
Ketua Umum PDI Perjuangan itu mengingatkan pentingnya pertahanan RI merujuk akan peta geopolitik dan geografis. Menurutnya, TNI AL harus diperkuat karena sebagai garda terdepan, menimbang Indonesia masuk negara maritim.
Baca Juga
Bahkan, putri Presiden Pertama RI Soekarno ini kurang sepakat apabila ada satuan yang diperbanyak di Kodam. Sebab, Megawati memandang pengadaan satuan tidak memiliki peran berarti dalam geopolitik pertahanan Indonesia.
Advertisement
Bukan hanya itu saja, Megawati juga mengkritik soal tak kunjungnya alutsista TNI dimodernisasi. Bahkan, dia mengaku pernah meminta langsung ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Megawati heran karena banyak alutsista yang downgrade atau turun kelas pada zaman Presiden kedua RI, Soeharto. Padahal, dia menyebut alutsista Indonesia sebelumnya sudah bagus karena berasal dari Rusia.
"Saya sampai hari ini bingung untuk bisa berpikir pada waktu itu Presiden Soeharto itu kenapa? Ini jangan dipikir saya sentimen atau apa enggak loh. Men-downgrade semua yang namanya alutsista kita dari Rusia, padahal itu keren-keren loh," kata dia.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menjelaskan maksud Megawati membahas alutsista tersebut. Menurut dia, wajar jika membangun ketahanan nasional harus dari sudut pandang geopolitik Indonesia.
"Di situ temanya Lemhanas itu kan bagaimana kita membangun ketahanan nasional kita atas cara pandang geopolitik, salah satu instrumennya adalah di dalam kekuatan tentara nasional Indonesia yang ditinjau dari postur, dari angkatan darat angkatan laut, angkatan udara, tetapi juga dengan alutsista, sehingga itu semua merupakan bagian dari kepentingan nasional kita," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Senin (22/5/2023).
Menurut dia, keberadana alutsista yang baik diperlukan agar Indonesia bisa ikut berperan apabila ada perang.
"Agar Indonesia bisa memainkan peran strategisnya terhadap konflik di laut Tiongkok Selatan misalnya, terhadap di Timur Tengah. Pada era tahun 60-an kita mampu mendorong kemerdekaan di Aljazair sehingga Aljazair merdeka karena campur tangan kita, Maroko, Tunisia merdeka karena campur tangan kita," jelas Hasto.
Hasto menegaskan, pembahasan alutsista oleh Megawati bukan untuk menyinggung siapapun, termasuk bukan untuk mengkritik Menhan Prabowo Subianto yang diketahui turut membidangi pengadaan alutsista.
"Inilah yang menjadi komitmen dari Ibu Megawati ,bukan untuk mengkritik pihak-pihak tertentu, tetapi untuk melihat ke dalam bahwa pemikiran geopolitik Soekarno sebenarnya punya orientasi di dalam membangun kekuatan pertahanan negara," kata dia.
Sementara, Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, apa yang disampaikan Megawati adalah hal penting dalam merancang sistem pertahanan Indonesia.
"Faktor-faktor tersebut memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia, serta membantu merumuskan strategi pertahanan yang efektif untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (22/5/2023).
Karenanya Modernisasi alutsista pertahanan Indonesia yang disampaikan Megawatimenjadi relevan karena meningkatkan kemampuan pertahanan nasional, melindungi kedaulatan dan integritas wilayah, serta menjaga stabilitas regional.
"Dengan alutsista yang modern dan canggih, sebab saat TNI dapat menghadapi ancaman yang terus berkembang maka TNI dapat menjaga keamanan negara," jelas Jaleswari.
Menurut dia, selama masa reformasi, Megawati melakukan modernisasi alutsista dengan beberapa langkah penting. Pertama, anggaran pertahanan ditingkatkan untuk mendukung modernisasi alutsista.
Kedua, pengembangan industri pertahanan dalam negeri diprioritaskan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Ketiga, pengadaan alutsista yang lebih modern dilakukan, seperti pesawat tempur Sukhoi dan kapal SIGMA-class.
Selain itu, Megawati juga memperhatikan modernisasi sistem komunikasi dan pemantauan militer, serta mendorong kerja sama pertahanan dengan negara lain.
"Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia, memperoleh teknologi militer yang lebih maju, dan memperkuat kerja sama internasional," tegas Jaleswari.
Dalam kaitan itu, Megawati bukan sekadar menyampaikan capaian upaya modernisasi pertahanan di masa pemerintahannya.
"Melainkan mengingatkan kita semua akan pentingnya hal itu dengan penekanan pada pentingnya pemikiran strategis dalam menghadapi perubahan geopolitik yang sangat kompleks dan dinamis," kata Jaleswari.
Prabowo Sudah Jalani Masukan Megawati
Juru bicara Menteri Pertahanan RI Dahnil Anzar Simanjuntak sepakat apa yang disampaikan Megawati tersebut. Menurut dia, Prabowo pun terus mengupayakan apa yang disampaikan Megawati.
Berdasarkan penelusuran, mengutip Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 12 tahun 2021 tentang Kebijakan Penyelenggaran Pertahanan Negara tahun 2020-2024 Pasal 1 huruf f yang ditandangani Prabowo Subianto menyebutkan soal modernisasi alutsisa, yang fokusnya soal pengadaan drone dan satelit militer, yang bunyinya; "Modernisasi alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia dengan prioritas pada akuisisi alat utama sistem senjata strategis antara lain: satelit militer, sistem rudal strategis, sistem penginderaan bawah permukaan, serta sistem pesawat/drone yang diintegrasikan dengan konsep Network Centric Warfare (NCW),".
Bentuk implementasi salah satunya di tahun 2022, Kementerian Pertahanan RI menandatangani sejumlah kontrak kerja sama dengan Turki. Sejumlah kerja sama lainnya yang disepakati antara RI dan Turki di antaranya; penandatanganan kontrak kerja sama jual beli antara Kemhan dengan Havelsan, Turkiye, DEFEND ID/PT. PAL, PT. Noahtu Shipyard dan PT. Tesco Indomaritim dengan kegiatan sebagai berikut: CMS Offishore Patrol Vessel (OPV) Warship, CMS Offishore Patrol Vessel (OPV) 90 M Warship, CMS (KCR) 90 M Warship, CMS Frigate Warship.
Selanjutnya, penandatanganan kontrak kerja sama jual beli antara Kemhan dengan Bogazici Savunma Teknolojileri, Turkiyedengan kegiatan Antidrone and Weapory, penandatanganan kontrak kerja sama jual beli antara Kemhan dengan Tais Gemi Insa Ve Teknoloji A.S., Turkiyedengan kegiatan Kapal Cepat Rudal (KCR) Full Combat Mission.
Adapun kerja sama jual beli antara Kemhan dengan Roketsan, Turkiye dan PT. Noahtu Shipyard meliputi kegiatan sebagai berikut: Khan Missile System, Roketsan Trisula-O Missile System (OMS), Trisula-O Weapon System (OWS), Trisula-U Missile System, Trisula-U Weapon System (UWS), dan Atmaca Missile at FFBNW OPV and OPV 90 M.
"Pernyataan Bu Megawati tersebut betul, dan apa yang beliau sampaikan, itulah yang sedang dan terus dilakukan oleh Menteri Pertahanan dan TNI saat ini," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (22/5/2023).
Dahnil juga menyebutkan, selain modernisasi, Prabowo juga melakukan profesionalisme terhadap prajurit TNI.
"Makanya selain aktif berupaya maksimal melakukan modernisasi alutsista serta peningkatan kualitas profesionalisme prajurit pak Menhan juga sangat aktif melakukan diplomasi pertahanan ditengah ketidakpastian geopolitik dan geostrategis global yang ada," kata Dahnil.
Kapuspen TNI Laksamana Julius Widjojono menyatakan, apa yang disampaikan Megawati benar adanya.
"Ibu Megawati punya visi yang kuat karena ditempa pendidikan hidup yang sangat sarat pendalaman dan sekaligus pelaku sejarah bangsa. Belum lagi wawasan geostrategis beliu sangat kuat, ditambah kompleksitas ancaman bangsa yang terus berubah," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (22/5/2023).
Julius pun menegaskan, sejauh ini pihak TNI terus melakukan perkembangan zaman, termasuk teknologi yang mengacu ke modern alutsista TNI.
"Selalu mengacu pada ancaman, perkembangan teknologi negara kawasan, dan menentukan kebutuhan berdasarkan Opsrec dan Spectec," kata dia.
Â
Megawati Ingatkan Hubungan TNI dengan Pemerintah
Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, sampai saat ini TNI tidak pernah kehilangan kemampuan apalagi mengabaikan aspek geografis, geopolitik dan geostrategis dalam cara pandangnya menghadapi tantangan dan ancaman.
"Pernyataan itu bisa sia-sia jika tidak ditujukan pada presiden dan jajaran pemangku kebijakan. Pemerintah mestinya tidak mengabaikan aspek-aspek tadi dalam perumusan kebijakan dan keputusan politik terutama yang berkaitan dengan bentuk tantangan dan faktor-faktor ancaman," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (22/5/2023).
Menurut dia, TNI bukanlah instrumen yang berdiri sendiri. Pembangunan kekuatan militer sangat bergantung pada cara pandang negara dan pemerintah. Cara pandang yang mengabaikan aspek geografis, geopolitik dan geostrategis akan mengakibatkan ketidakjelasan arah pembangunan kekuatan.
"Alih-alih melihat kekuatan militer yang efektif, tangguh dan berwibawa, yang akan kita lihat justru kebijakan yang cenderung pragmatis dan berdampak pada melemahnya posisi tawar serta meningkatnya tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan," ungkap Fahmi.
Dia menyebutkan, sebenarnya pembelian Sukhoi itu kan juga bukan tanpa menghadirkan persoalan. Tapi apa yang disampaikan Megawati itu, lebih mungkin ditangkap sebagai bentuk klaim dan glorifikasi dirinya.
"Yang harus diakui adalah bahwa pada masa pemerintahannya, TNI tampaknya masih cukup leluasa untuk mengkomunikasikan kebutuhannya secara bottom-up untuk segera direalisasikan oleh pemerintah. Memang bisa jadi secara politik saat itu selain karena Megawati yang memang menstabilkan pemerintahannya dengan berbagai kebijakan yang cukup akomodatif terhadap Polri dan TNI, penyebab lainnya adalah lemahnya kepemimpinan di Kementerian Pertahanan," jelas Fahmi.
"Menhan Matori Abdul Djalil yang berlatar belakang politisi, saat itu jelas tidak dalam posisi leluasa dan dominan dalam relasinya dengan TNI. Dia bahkan dalam kondisi sakit di setahun terakhir masa jabatannya namun tidak diganti," sambungnya.
Karena itu, jika kita kaitkan dengan kondisi hari ini, tentu berbeda. Eratnya hubungan Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo, berdampak pada keleluasaan Prabowo untuk mengelola belanja pembangunan pertahanan negara.
Jika dikaitkan dengan pesan geopolitik Megawati, justru batalnya pembelian Sukhoi dari Rusia bisa diklaim sebagai salahsatu contoh kehati-hatian dan tidak diabaikannya cara pandang itu oleh Prabowo.
"Namun profilnya sebagai politisi sekaligus mantan prajurit, juga membuatnya tampak lebih TNI dari TNI dan itu membuat dirinya cenderung top-down dalam pengelolaan belanja pertahanan yang kadang memunculkan kritik bahwa rencana belanja militer yang dilakukan Kemenhan lebih cenderung tampak sebagai keinginan Menteri daripada akomodasi kebutuhan TNI," jelas Fahmi.
"Dari sini sebenarnya kita juga bisa melihat salah satu alasan yang melatar belakangi usulan high-call perubahan UU TNI, di mana TNI mengusulkan agar mereka dapat berurusan langsung dengan Kementerian Keuangan dalam urusan anggaran belanjanya," sambungnya.
Advertisement
Megawati Paparkan soal Transformasi Militer Indonesia
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan, Megawati hanya ingin melihat transformasi militer Indonesia dari masa ke masa.
"Dengan menunjukkan data pembangunan kekuatan pertahanan di tahun 1960-an, saat Indonesia memiliki sistem persenjataan yang Tangguh, Ibu Mega memberi arahan agar dilakukan kajian mendalam tentang arah transformasi militer Indonesia yang disesuaikan dengan dinamika geopolitik dan perkembangan teknologi," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (22/5/2023).
Menurut dia, Megawati menunjukkan data-data gelar kekuatan pertahanan Rusia dan Ukraina dan memberikan saran agar Lemhannas mengkaji gelar dan postur pertahanan Indonesia saat ini.
"Gelar pertahanan Indonesia tidak boleh hanya bertumpu kepada matra darat saja (dicontohkan dengan rencana Kodam baru), tetapi juga memperkuat gelar matra udara dan laut sehingga postur pertahanan terpadu bisa diwujudkan," jelas Andi.
Dia pun menuturkan, apa yang disampaikan oleh Megawati, agar TNI mengikuti perkembangan teknologi informasi saat ini.
"Postur pertahanan juga diminta Ibu Mega untuk bisa selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi terbaru, terutama perkembangan AI (Artificial Inteligent) yang akan semakin dominan di masa depan," pungkas Andi.
Â