Agum Gumelar: Penempatan TNI di Jabatan Sipil Harus Berdasarkan Permintaan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum (Ketum) DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menyebut, penempatan anggota TNI aktif di jabatan sipil tak perlu diatur dalam Undang-Undang. Menurutnya, penempatan prajurit aktif TNI hanya dilakukan jika ada permintaan.

Hal ini menanggapi perihal wacana Revisi Undang-Undang TNI yang tengah digodok. Salah satunya mengatur anggota TNI aktif dapat mengisi banyak jabatan pada lembaga sipil.

"Oh jangan. Nggak perlu lagi. Sudah jelas. Kalo memang ada permintaan ya. Itu pun berpulang dari TNI nya. Bisa nggak memenuhi permintaan itu. Kalau tidak ada permintaan, jangan coba-coba beri atau TNI kirim orang ke sana. Itu salah itu. Itu yang dicaci maki oleh rakyat waktu itu. Seolah-olah itulah dwifungsi, itu bukan dwifungsi," kata Agum kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Agum menjelaskan, penugasan TNI di jabatan sipil dasarnya adalah permintaan dari kementerian atau lembaga itu sendiri. Dia khawatir seolah-olah ada permintaan yang direkayasa sehingga anggota TNI aktif bisa ditempatkan di jabatan sipil.

"Penugasan ini dasarnya adalah permintaan. Kalau katakanlah di satu kabupaten, rakyat aspirasinya bupatinya seorang militer, maka diproses ini, diajukan kepada korem, diajukan ke kodam, diajukan ke Mabes, ada permintaan," ucapnya.

"Tanpa permintaan kita tak bisa taruh anggota kita di mana-mana. Tidak bisa. Harus ada permintaan. Tetapi memang suatu ketika permintaan ini direkayasa. Itu yang salah," ujar Agum.