Menko PMK Cek Progres Penanganan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting di Sidoarjo 

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi Kelurahan Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Minggu, 21 Mei 2023.

Dalam kunjungannya Menko PMK berdialog dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendengarkan langsung permasalahan dan progres penanganan kemiskinan esktrem dan penurunan stunting disana. 

Berdasarkan laporan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Sujardianto tahun 2022 presentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sidoarjo sebesar 1,32 persen. Presentase ini menurun dibanding tahun 2021 sebesar 2,36 persen.

Sementara, berdasarkan data P3KE Kemenko PMK yang telah dipadu padankan dengan DTKS jumlah penduduk miskin ekstrem kabupaten sidoarjo yang berada di desil 1 berjumlah 15.986 orang yang tersebar di 18 kecamatan. Jumlah ini menurun dibanding data awal sebesar 34.728 orang. 

Menurut Andjar, dari data tersebut masih ada terdapat 1645 orang yang belum mendapatkan bantuan sosial. "Angka tersebut menjadi basis data untuk memberikan program intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten Sidoarjo," kata Andjar.  

Dalam arahannya, Menko PMK Muhadjir Effendy berharap Kabupaten Sidoarjo dapat mencapai target nasional yaitu 0% kemiskinan ekstrem dan 14% prevalensi stunting pada 2024.

"Alhamdulillah tadi saya dengar laporan pak sekda dan lihat proses penimbangan & pengukuran tinggi badan balita dengan antropometrinya oleh bidan sudah baik,” ungkap Muhadjir. 

Berdasarkan data prevelensi stunting menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo sebesar 16,1 persen atau meningkat 1,3 persen dibanding 2021. 

Menko Muhadjir meminta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menambah Antropometri dan USG di Puskesmas dan Posyandu yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut agar pemeriksaan kesehatan balita dan ibu hamil dapat secara maksimal dilakukan oleh semua puskesmas dan posyandu di Kabupaten Sidoarjo. 

Muhadjir mengatakan Pemerintah Daerah cukup mengajukan ke Pemerintah Pusat melalui Kemenkes untuk pengadaan kedua alat tersebut. Jika sudah ada dalam alokasi DAK dan APBD untuk USG & Antropometri, Muhadjir meminta dialokasikan untuk pengadaan makanan sehat tidak hanya bagi bayi stunting namun juga untuk yang tidak stunting.

Muhadjir juga meminta dinas kesehatan menanggung biaya pemeriksaan USG sebulan sekali untuk ibu hamil di Rumah Sakit. 

Penanganan Berkesinambungan 

Menurut Menko Muhadjir, penanganan stunting sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini, sebelum pernikahan, sebelum kelahiran, hingga fase bayi, anak-anak, dan dewasa. Dia meminta pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi sampai tingkat kelurahan dan desa memberikan perhatian khusus demi terciptanya SDM unggul dan berkualitas. 

"Karena untuk pembangunan sumber daya manusia kita itu harus dimulai dari ketika lahir dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak stunting. karena kalau sudah tidak sehat sampai kapanpun tidak akan bagus SDM kita," ungkap dia. 

Muhadjir mengatakan intervensi penanganan stunting dan kemiskinan harus dilakukan secara berkesinambungan. Karena menurutnya, penyebab stunting dan kemiskinan saling beririsan dan harus ditangani keduanya supaya bisa mengentaskan stunting. 

Dalam kunjungannya, Muhadjir menyaksikan kegiatan penimbangan balita yang dijadikan salah satu tema Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)  PKH. Perpaduan kerja pendamping PKH-Kementerian Sosial dan  bidan desa adalah praktik baik keterpaduan penanganan kemiskinan dan stunting.

Kolaborasi lintas Bidang akan mempercepat penghapusan miskin eksterm maupun penurunan stunting. 

Terakhir Muhadjir meminta kepala desa untuk mengalokasikan dana desa dalam hal pemenuhan makan bergizi bagi ibu hamil serta menekankan khusus penanganan kemiskinan ekstrem individu yang berada di desil 1 bisa diberikan bantuan lebih dari satu sejenis bantuan sosial baik dari APBD, CSR, atau dana desa.