KSP Sebut Pemerintah Pusat akan Ikut Tangani Perbaikan Jalan Rusak di Riau

Perjuangan Masyarakat 16 Desa Terisolasi di Riau Sejak Jalan Rusak pada 1982 — Perjuangan masyarakat 16 desa terisolasi di Riau sejak jalan rusak pada 1982. (Liputan6.com/M Syukur)

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Helson Siagian memastikan pemerintah pusat akan ikut menangani perbaikan jalan daerah di Provinsi Riau.

Dia menyebut, saat ini pemerintah sedang mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Helson pun meminta pemerintah daerah memastikan pemenuhan readiness criteria, seperti dokumen perencanaan dan dukungan perizinan agar perbaikan jalan dapat segera dimulai.

"Sejauh ini sudah ada sepuluh ruas jalan daerah di Provinsi Riau yang telah memenuhi persyaratan untuk segera ditangani oleh Kementerian PUPR," tutur Helson dalam keterangannya, Rabu (24/5/2023).

Helson melanjutkan, pemerintah pusat turut serta menangani perbaikan jalan di Riau sesuai tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Inpres 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 32,7 triliun secara bertahap pada Tahun Anggaran 2023-2024 untuk menangani perbaikan jalan di berbagai wilayah.

Seorang pengusaha properti asal Grobongan, Jawa Tengah, Joko Suranto, tengah menjadi bahan perbincangan. Bagaimana tidak, ia diketahui rela mengeluarkan kocek sebesar Rp 2,8 miliar untuk memperbaiki jalan rusak sepanjang 1,8 kilometer di kampung hala...

2 dari 2 halaman

Fokus Penanganan Ruas Jalan

Jokowi Mendadak Cek Jalan Rusak di Labuan Batu Utara yang Sempat Viral — Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau kondisi ruas jalan Gunting Saga di Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (17/5/2023). (FOTO: Dok. Agus Suparto/Biro Pers Kepresidenan)

Helson menjelaskan, pelaksanaan Inpres 3/2023 akan difokuskan pada penanganan ruas jalan yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi dan kawasan produksi rakyat. Baik yang terkait industri, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan sektor-sektor produktif lainnya.

"Inpres ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kemantapan kondisi jalan milik daerah. Dan yang perlu dicatat, bahwa penanganan jalan daerah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing," pungkas Helson.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com