Staf Khusus Wakil Presiden: Cara Ganjar Kelola Konflik Wadas Bisa Diterapkan dalam Skala Nasional

Imam pun memaparkan bahwa pola pengelolaan sabuk hijau yang dilakukan Ganjar, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak (BBWS-SO), bersama masyarakat Wonosobo, adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Ia menekankan, masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan lahan proyek strategis nasional yang sudah dibebaskan tersebut.

“Nah ini belum ada di Indonesia, belum pernah ada. Oleh karena itu, ini kita coba untuk intensif dampingi supaya ini menjadi pola nasional. Ini prestasi Pak Ganjar,” paparnya.

“Ini kita tidak harus mengubah sistem ekonomi secara menyeluruh, tapi dari kecil-kecil seperti ini nanti akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Ini yang harus jadi pola nasional, ini keberhasilan yang bisa diduplikasi, diterapkan di proyek-proyek nasional yang lain,” tambah Imam.

Ia mengatakan bahwa berbagai upaya dan cara Ganjar yang sudah dilakukan tersebut dapat diterapkan di setiap pengerjaan PSN yang tengah berjalan, sehingga bisa berdampak pada penanggulangan kemiskinan.

Dalam kesempatan yang sama, bakal calon presiden 2024 yang diusung oleh PDIP tersebut menjelaskan bahwa koperasi dan UMKM memiliki peran yang signifikan untuk menanggulangi kemiskinan.

"Apalagi, di Jateng banyak sekali kebijakan dan program yang bisa dimanfaatkan. Kita kan punya program cukup banyak, akses permodalan ada, suku bunga rendah, pendampingannya ada, off taker-nya pemerintah daerah,” jelasnya.

Melihat hal itu, Ganjar menilai langkah tersebut merupakan kesempatan dan sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh warga terdampak PSN agar tetap bisa menikmati serta mengelola lahan, meskipun sudah diambil alih untuk pembangunan.

“Di Wadas ini ada satu koperasi yang dibentuk untuk mengakomodasi mereka yang kalau boleh disebut bahasanya korban gitu ya, mereka bisa berpartisipasi,” katanya.

Gubernur berambut putih tersebut juga menuturkan bahwa penyelesaian konflik PSN di Wadas bukan yang pertama dilakukan. Konsep tersebut sebelumnya sudah diterapkan pada masalah Semen Rembang dan PLTU Batang.

“Jadi ketika mereka sudah dapat ganti untung, mereka punya usaha, lahan-lahan yang ada di sekitarnya bisa dikelola bersama. Maka partisipasi masyarakat muncul,” tuturnya.

Ganjar mengungkapkan dengan langkah tersebut, warga yang terdampak tak lagi merasa sebagai korban. Pasalnya, warga akan ikut serta dan terlibat dalam pekerjaan PSN sejak awal.

“Dengan cara itu, peran kelembagaan koperasi menjadi bisa bermanfaat dalam proyek-proyek strategis nasional, potensi konflik bisa kita redam, hasil ekonominya bisa lebih tinggi," ungkapnya.

"Masyarakat akan mendapatkan keterampilan dan manfaat yang lebih bagus karena kita terlibat, pemerintah terlibat, CSR terlibat atau mereka ikut dalam proyek strategis nasional itu sehingga semuanya terjaga, manfaat muncul, kelembagaan maupun koperasinya bisa berjalan,” tambah Ganjar.

(*)