MK Putuskan Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun, PPP: Perlu Segera Revisi UU KPK

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari yang semula empat tahun menjadi lima tahun. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menilai, putusan tersebut memiliki konsekuensi hukum terhadap UU MK dan UU KPK.

"Kami menilai bahwa Putusan MK ini membawa konsekuensi tidak saja terhadap UU KPK, tetapi juga terhadap UU MK yang mengatur tentang masa jabatan hakim MK," kata Arsul saat dikonfirmasi, Kamis (25/5/2023).

Terkait putusan MK terbaru, Arsul menilai perlu ada revisi UU KPK kembali. "Saya melihat berarti perlu segera ada revisi UU KPK lagi. Selain tentunya kami harus mendiskusikan apakah Putusan MK ini berlaku untuk KPK periode sekarang atau periode ke depan," kata dia.

Menurut Arsul, publik menilai putusan MK seharusnya diberlakukan untuk pimpinan KPK selanjutnya.

"Setelah putusan MK tersebut, kami juga mendapat aspirasi kalangan masyarakat sipil yang menilai Putusan MK itu seharusnya untuk komisioner KPK periode mendatang," pungkas Arsul.

Sebelumnya, anggota Komisi III F Demokrat Benny K. Harman menilai masa jabatan lima tahun pimpinan KPK terlalu lama.

Benny menyatakan masa jabatan pimpinan KPK bukan hanya perkara terlalu lama atau tidak, melainkan menurutnya penentuan masa jabatan itu bukanlah kewenangan MK.

"Bukan soal pro kontra. Menentukan lama masa jabatan itu bukan tugas MK, bukan kewenangan MK," tegas dia.