Sukses

5 Komite Besar akan Bahas Isu Ketenagakerjaan pada Sidang ILC ke-111 di Jenewa Swiss

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan menghadiri sidang International Labour Conference (ILC) ke-111 pada 5 - 16 Juni 2023 di Jenewa, Swiss.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan menghadiri sidang International Labour Conference (ILC) ke-111 pada 5 - 16 Juni 2023 di Jenewa, Swiss. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa dalam sidang ILC ke-111 mendatang ada 5 komite besar yang membahas isu-isu seputar ketenagakerjaan. 

Pertama, Committee on The Application of Standard, membahas laporan penerapan konvensi yang telah diratifikasi dalam periode pelaporan tahun 2022.

Kedua Standard Setting Committee, membahas penyusunan standar ketenagakerjaan ILO tentang pemagangan. Ketiga, Recurrent Discussion Committee, yang membahas mengenai pelindungan sosial. 

Keempat, General Discussion Committee, mengenai transisi yang adil, termasuk pertimbangan kebijakan dan teknologi industri yang ramah lingkungan.

Kelima, General Affairs Committee, membahas mengenai usulan konvensi dan rekomendasi revisi sebagian dari 15 Instrumen Ketenagakerjaan Internasional yang aman dan sehat sesuai prinsip dan hak dasar ILO di tempat kerja.

"Kelima Komite tersebut telah mempertimbangkan serangkaian topik yang ditetapkan oleh organisasi badan pengurus (Governing Body)," kata Menaker Ida Fauziyah dalam sambutannya pada Rapat Persiapan The 111th ILC, di Jakarta, Kamis (25/5/2023).

2 dari 2 halaman

Partisipasi Perempuan di Sidang ILC

Menaker mengungkapkan, ada beberapa hal penting perhatian dalam pelaksanaan sidang ILC nanti, yakni tingkat partisipasi perempuan dalam delegasi. 

Menaker berharap seluruh delegasi baik dari unsur pemerintah pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dapat memenuhi jumlah partisipasi perempuan yang seimbang dengan laki-laki. 

"Saya harap pertemuan ILC tahun depan, para delegasi dalam usulannya agar memberikan kesempatan kepada kaum perempuan," ujar Menaker Ida.

 

(*)