Pemprov DKI Jakarta Kaji WFH saat KTT ASEAN, Pengamat Sebut Tak Efektif Urai Kemacetan

Aturan WFH 75 Persen — Orang-orang menyeberang jalan dengan latar belakang gedung perkantoran di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (16/12/2020). Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti arahan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 Luhut Binsar Pandjaitan terkait pengetatan work from home (WFH). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, menilai wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menerapkan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah saat gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean tak bakal efektif urai kemacetan di Ibu Kota.

Pasalnya, menurut dia kebijakan ini susah apabila diterapkan Pemprov DKI Jakarta pada pekerja swasta. Mengingat, produktivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dengan pekerja swasta memiliki perbedaan.

"Tidak efektif (urai kemacetan), karena mereka (karyawan) swasta tetap bekerja, masalahnya kan kalau swasta ini kaitannya masalahnya dengan produktivitas, misalnya barang yang sudah mau diekspor, atau produk-produk jasa yang sudah disepakati kan tidak mungkin ditunda atau mundur," kata Trubus kepada wartawan, Jumat (26/5/2023).

Diamenilai, apabila kebijakan WFH ingin diterapkan bagi pekerja swasta, maka Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono harus memberikan kompensasi kepada perusahaan swasta.

"Harus ada solusi lain, harus ada kompensasinya itu untuk pelaku usahanya gitu. Kalau nggak, ya pelaku usaha pada teriak gitu walaupun sehari ya rugi," ujar Trubus.

Terlebih, ujar dia, rangkaian KTT Asean tak ada kaitannya dengan perusahaan swasta. Dia berujar, perihal kemacetan harus dicari alternatif lain, semisal kesiapan dari pihak kepolisian.

"Macet ya sebenarnya tinggal kesiapan para patwal kepolisian. Jadi mungkin hotel dan jarak lokasi kegiatan acara jangan terlalu jauh," ucapnya.

2 dari 2 halaman

Pemprov DKI Wacanakan WFH

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mematangkan berbagai persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta. Rangkaian acara konferensi internasional itu dipastikan bakal berjalan lancar.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bahkan telah melakukan rapat koordinasi dengan Sekretaris Jenderal Kemenlu RI Cecep Herawan bersama jajaran di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa 23 Mei 2023 lalu.

Rapat koordinasi tersebut membahas persiapan acara ASEAN Foreign Ministers' Meeting (AMM)/Post Ministerial Meetings (PMC) yang akan berlangsung pada 8-14 Juli 2023 dan KTT ASEAN Plus/ASEAN+3 Summit yang akan dilaksanakan pada 5-7 September 2023.

"Ada beberapa hal yang dibahas, di antaranya rute lalu lintas dari hotel para delegasi di ruas Jalan Sudirman, Thamrin, dan Gatot Subroto menuju venue," kata Heru dalam keterangan resmi, dikutip Rabu 24 Mei 2023.

Selain itu, menurut Heru wacana pemberlakuan bekerja dari rumah (work from home) bagi masyarakat untuk menyukseskan penyelenggaraan rangkaian KTT ASEAN ini juga dikaji. Dia berujar, pembahasan kajian akan melibatkan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

“Berbagai kesiapan penyelenggaraan rangkaian KTT ASEAN di Jakarta dilakukan gotong royong, kerja sama lintas sektoral," ungkap Heru.

Kemudian, ada pula rencana untuk mengerahkan anak-anak sekolah turut serta memeriahkan acara dan menyambut kedatangan para delegasi di Jakarta. Kemeriahan, lanjut dia juga akan dihadirkan melalui media luar ruang untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

WFH
Agenda
WFH adalah singkatan dari Work From Home.
Lihat Selengkapnya
WFH
Jakarta
Kota
Jakarta adalah Ibu Kota Republik Indonesia.
Lihat Selengkapnya
Jakarta
KTT ASEAN
Agenda
KTT ASEAN adalah Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.
Lihat Selengkapnya
KTT ASEAN
Pemprov DKI Jakarta
Kemacetan