Update Minggu 28 Mei 2023: 6.806.288 Positif Covid-19, Sembuh 6.631.118, Meninggal 161.739

WHO juga sudah menyampaikan, keputusan pencabutan status darurat Covid-19 diserahkan kepada masing-masing negara. Walau begitu, WHO telah menyiapkan rekomendasi Strategi Kesiapsiagaan dan Respons Covid-19 tahun 2023-2025 yang perlu diperhatikan tiap negara.

"Dirjen WHO Tedros kan udah ngomong juga ada strategi kesiapsiagaan tahun 2023-2025 itu. Ya tinggal negara masing-masing nanti bagaimana," Siti Nadia Tarmizi menerangkan.

"Masalahnya negara-negara tetangga aja seperti Malaysia dan Singapura itu belum menyatakan status darurat Covid-19 dicabut," sambung dia.

Dari seluruh negara yang ada di dunia, Nadia mengatakan, baru Amerika Serikat (AS) yang mendeklarasi pencabutan status darurat Covid-19 beberapa waktu lalu. Sementara negara-negara lain belum ada yang menyusul.

"Negara yang menyatakan status darurat dicabut kan baru Amerika doang. Inggris dan Uni Eropa saja belum," ucap dia.

Kemenkes RI mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa kendati status kegawatdaruratan global Covid-19 telah dicabut WHO, bukan berarti Covid-19 hilang. Hal ini disampaikan Juru Bicara Kemenkes RI Mohammad Syahril.

Syahril menuturkan, pandemi Covid-19 saat ini masih berlangsung dan belum diketahui kapan berakhir. Sehingga sulit untuk memperkirakan atau menentukan kapan akan berakhir.

10 Pilar Respons yang Diperkuat

Indonesia saat ini telah berhasil melewati masa berat pandemi COVID-19 dalam 3 tahun terakhir.

"Kini, Indonesia sedang melakukan masa transisi.Saat ini Indonesia telah memulai mempersiapkan untuk melakukan transisi dengan memastikan 10 pilar respons yang terus diperkuat,” terang Syahril dalam keterangan, Kamis (11/5/2023).

Kesepuluh pilar respons yang dimaksud, antara lain:

1. Pilar koordinasi berupa perencanaan-pembiayaan
2. Pilar komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat
3. Pilar surveilans
4. Pilar penguatan pintu masuk internasional
5. Pilar laboratorium dan diagnosis
6. Pilar pengendalian dan pencegahan infeksi
7. Pilar manajemen kasus dan pengobatan
8. Pilar logistik
9. Pilar penguatan pelayanan kesehatan esensial
10. Pilar vaksin dan riset dan kebijakan

Kasus infeksi virus Corona pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China Desember 2009. Dari kasus tersebut, virus bergerak cepat dan menjangkiti ribuan orang, tidak hanya di China tapi juga di luar negara tirai bambu tersebut.

2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Pengumuman dilakukan di Veranda Istana Merdeka.

Ada dua suspect yang terinfeksi Corona, keduanya adalah seorang ibu dan anak perempuannya. Mereka dirawat intensif di Rumah Sakit Penyakit Infeksi atau RSPI Prof Dr Sulianti Saroso, Jakarta Utara.

Kontak tracing dengan pasien Corona pun dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan lebih luas. Dari hasil penelurusan, pasien positif Covid-19 terus meningkat.

Sepekan kemudian, kasus kematian akibat Covid-19 pertama kali dilaporkan pada 11 Maret 2020. Pasien merupakan seorang warga negara asing (WNA) yang termasuk pada kategori imported case virus Corona. Pengumuman disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Urusan Virus Corona, Achmad Yurianto, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat

Yurianto mengatakan, pasien positif Covid-19 tersebut adalah perempuan berusia 53 tahun. Pasien tersebut masuk rumah sakit dalam keadaan sakit berat dan ada faktor penyakit mendahului di antaranya diabetes, hipertensi, hipertiroid, dan penyakit paru obstruksi menahun yang sudah cukup lama diderita.

Jumat 13 Maret 2020, Yurianto menyatakan pasien nomor 01 dan 03 sembuh dari Covid-19. Mereka sudah dibolehkan pulang dan meninggalkan ruang isolasi.

Pemerintah kemudian melakukan upaya-upaya penanganan Covid-19 yang penyebarannya kian meluas. Di antaranya dengan mengeluarkan sejumlah aturan guna menekan angka penyebaran virus Corona atau Covid-19. Aturan-aturan itu dikeluarkan baik dalam bentuk peraturan presiden (perpres), peraturan pemerintah (PP) hingga keputusan presiden (keppres).

Salah satunya Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Keppres ini diteken Jokowi pada Jumat, 13 Maret 2020. Gugus Tugas yang saat ini diketuai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo ini dibentuk dalam rangka menangani penyebaran virus Corona.

Gugus Tugas memiliki sejumlah tugas antara lain, melaksanakan rencana operasional percepatan penanangan virus Corona, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan virus Corona.

Sementara itu, status keadaan tertentu darurat penanganan virus Corona di Tanah Air ternyata telah diberlakukan sejak 28 Januari sampai 28 Februari 2020. Status ditetapkan pada saat rapat koordinasi di Kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) saat membahas kepulangan WNI di Wuhan, China.

Kapusdatinkom BNPB Agus Wibowo menjelaskan, karena skala makin besar dan Presiden memerintahkan percepatan, maka diperpanjang dari 29 Februari sampai 29 Mei 2020. Sebab, daerah-daerah di tanah air belum ada yang menetapkan status darurat Covid-9 di wilayah masing-masing.

Agus Wibowo menjelaskan jika daerah sudah menetapkan status keadaan darurat, maka status keadaan tertentu darurat yang dikeluarkan BNPB tidak berlaku lagi.

Penanganan kasus virus corona (Covid 19) pun semakin intens dilakukan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mereduksi sekaligus memberikan pengobatan terhadap mereka yang terpapar Covid-19.