Ramai Putusan soal Sistem Pemilu, KSP Sebut Jokowi Tak Ikut Campuri Putusan MK

Presiden Joko Widodo (Jokowi). KSP menyebut, Presiden Jokowi sudah mendengar bocornya hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sistem Pemilu 2024 menjadi sistem proporsional tertutup. (Dok Biro Pers Sekretariat Presiden RI)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mendengar bocornya hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sistem Pemilu 2024 menjadi sistem proporsional tertutup. Jokowi disebut tak akan mencampuri apapun keputusan MK.

"Presiden sudah mendengar dan presiden sangat normatif bahwa pemerintah tidak akan ikutan-ikutan dalam putusan Mahkamah Konstitusi," kata Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

Menurut dia, sikap pemerintah akan konsisten undang-undang yang ada. Juri menekankan pemerintah menghormati setiap keputusan lembaga penegak hukum, termasuk MK.

"Kita akan menghormati setiap putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan, termasuk MK," ujar dia.

Juri enggan menanggapi pertanyaan soal darimana Jokowi mengetahui kebocoran putusan MK terkait sistem Pemilu. Dia meminta hal tersebut tak ditanyakan.

"Enggak perlu dijawab lah isu-isu begitu," ucap Juri.

Dia meyakini MK sudah mempertimbangkan konsekuensi dan dampak dari pengambilan keputusan. Namun, Juri menuturkan selama belum ada keputusan resmi MK, sistem pemilu saat ini masih sistem proporsional terbuka.

"Pada dasarnya pemerintah tidak akan masuk campur tangan dalam pengaturan pelaksanaan pemilu, termasuk di dalam mengatur sistem pemilu," tutur Juri.

Jelang Pemilu 2024, suasana kian memanas. Hal ini dipicu oleh wacananya akan diterapkan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos partai politik akibat ada yang menggugatnya di Mahkamah Konstitusi (MK).

2 dari 2 halaman

Denny Indrayana Mengaku Dapat Info MK Akan Putuskan Pemilu Proporsional Tertutup

Denny Indrayana menemui Menko Polhukam Mahfud Md, Kamis (21/11/2019). (Liputan6.com/ Putu Merta Surya Putra)

Denny Indrayana, Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengaku sudah mengetahui nantinya Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup atau kembali memilih tanda gambar partai saja.

Menurut dia, pada putusannya nanti hakim MK akan memiliki pendapat yang terbelah soal putusan tersebut.

"Jadi putusan kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," kata Denny Indrayana dalam keterangan tertulis yang disiarkan via media sosial pribadinya, Minggu (28/5/2023).

Denny menyebut, informasi tersebut berasal dari orang yang kredibilitasnya dia percaya. "Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," tutur dia.

Dia meyakini, dengan pemilu sistem tertutup maka Indonesia akan kembali ke sistem pemilu di masa Orde Baru (Orba) yang otoritarian dan koruptif.

"Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan. Salam integritas," tandas Denny.

Infografis Sistem Proporsional Tertutup Vs Proporsional Terbuka dalam Pemilu. (Liputan6.com/Abdillah)

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Sistem Pemilu
KSP
Proporsional Tertutup
Pemilu
MK