Presiden Jokowi Ingin Cawe-cawe, Ini Alasannya

Jokowi Hadiri Acara Silaturahim Ramadan Bersama Ketum Parpol Koalisi Pemerintah di Kantor DPP PAN — Presiden Jokowi disambut Ketum PAN Zulkifli Hazan (Zulhas). Jokowi menghadiri acara silaturahim Ramadan bersama para ketum parpol koalisi pemerintah di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan. (Merdeka.com/Ahda Bayhaqi)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo mengakui dirinya cawe-cawe atau ikut-ikutan untuk urusan politik. Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu para pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/5/2023).

Meski demikian, Jokowi ingin cawe-cawe dalam hal kepentingan nasional.

"Jadi Pak Jokowi menegaskan saya tidak netral dalam hal ini, memang betul saya cawe-cawe tapi untuk kepentingan nasional," kata kata GM News and Curent Affairs Kompas TV Yogi Nugraha usai pertemuan di Istana Negara.

Soal cawe-cawe ini, Jokowi mengartikan soal momentum negara dalam 13 tahun kedepan. Hal ini untuk kepentingan Indonesia.

"Saya tahu cara cawe-cawe saya tau persis bagaimana cara berpolitik yang baik, ketika ditanya bagaiamana capres cawapres mengarah pada siapa, presiden mengatakan masih jauh dan itu urusan parpol," kata Yogi.

"Jadi presiden mengatakan cawe-cawe lebih kepada untuk urusan kepentingan nasional menjaga momentum 13 tahun, menjaga bonus demografi saya harus cawe-cawe," sambungnya.

Soal Pilpres 2024, kata Yogi, Jokowi tidak mengarahkan mendukung calon tertentu. Jokowi hanya menunggu siapa capres-cawapresnya yang mendaftar.

"Kalimat pemilu misalnya ya tungggulah masih jauh, pak presiden terakhir mengatakan lebih baik kita tunggu siapa yang daftar siapa capres cawapresnya," ungkapnya.

"Tapi yang berkali kalau enggak salah lebih dari 7 kali mengatakan cawe, bahkan sekali lagi ya mau closing sekali lagi ya cawe-cawe seperti beri pesan memang saya cawe-cawe," pungkasnya.

2 dari 2 halaman

Ramai Putusan soal Sistem Pemilu, KSP Sebut Jokowi Tak Ikut Campuri Putusan MK

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah mendengar bocornya hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sistem Pemilu 2024 menjadi sistem proporsional tertutup. Jokowi disebut tak akan mencampuri apapun keputusan MK.

"Presiden sudah mendengar dan presiden sangat normatif bahwa pemerintah tidak akan ikutan-ikutan dalam putusan Mahkamah Konstitusi," kata Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

Menurut dia, sikap pemerintah akan konsisten undang-undang yang ada. Juri menekankan pemerintah menghormati setiap keputusan lembaga penegak hukum, termasuk MK.

"Kita akan menghormati setiap putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan, termasuk MK," ujar dia.

Juri enggan menanggapi pertanyaan soal darimana Jokowi mengetahui kebocoran putusan MK terkait sistem Pemilu. Dia meminta hal tersebut tak ditanyakan.

"Enggak perlu dijawab lah isu-isu begitu," ucap Juri.

Dia meyakini MK sudah mempertimbangkan konsekuensi dan dampak dari pengambilan keputusan. Namun, Juri menuturkan selama belum ada keputusan resmi MK, sistem pemilu saat ini masih sistem proporsional terbuka.

"Pada dasarnya pemerintah tidak akan masuk campur tangan dalam pengaturan pelaksanaan pemilu, termasuk di dalam mengatur sistem pemilu," tutur Juri.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
cawe-cawe
Jokowi cawe-cawe
politik
Pilpres 2024
kepentingan nasional