HEADLINE: Cawe-Cawe Politik Jokowi di Pemilu 2024, Kemunduran Demokrasi?

NasDem mulai menyerang Jokowi setelah akhirnya mereka dianggap bersebrangan. Disebut, keinginan ayah dari Gibran Rakabuming Raka ini jelas menimbulkan kekhawatiran soal kenetralan di Pemilu 2024.

"Itu kan bentuk kekhawatiran kita jadinya. Bayangkan kalau presiden betul-betul cawe-cawe, dia sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara yang dia adalah punya alat negara, kita bisa bayangkan kalau dia lantas tidak netral, aparat lantas tidak netral itu kan menjadi kekhawatiran kita," kata Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Dia berharap pernyataan yang dilontarkan Jokowi ini bersifat emosional karena ingin terus berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan itu konteksnya.

"Jadi positif thinking, kami tetap positif thinking. Kita yang ada adalah mudah-mudahan itu tidak lantas ditindaklanjuti memerintah, namanya kepala negara, dia punya alat negara segala, presiden satu tahun lebih kan begitu. Itulah yang kita khawatirkan, sehingga hari ini kan kita berkumpul dalam rangka, mohon maaf menyikapi itu," jelas Sugeng.

Dia mengingatkan soal moral politik yang baik akan kekuasaan, sehingga meminta Presiden Jokowi tidak cawe-cawe.

"Tidak intervensi, harus netral. Mungkin orang membandingkan di dunia lain, sekali lagi, konstitusi kita berbeda, konstitusi kita jelas mengamanatkan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, kedudukannya sebagai dalam konteks politik ya dia harus netral," tegas Sugeng.

Bak gayung bersambut, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian meminta Presiden Jokowi husnul khotimah, menempatkan diri sebagai negarawan daripada sibuk ikut dalam urusan politik.

"Jadi beliau di atas semua kelompok, netral dalam pilpres, professional menjaga penyelenggara pemilu untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin sehingga proses transisi ini berjalan dengan baik. Jadi itu yang diharapkan rakyat Indonesia," jelas dia di Jakarta.

Menurut Pipin, mengklaim elemen masyarakat ingin proses transisi kepemimpinan berjalan baik, sehingga berharap Presiden Jokowi bersikap netral.

"Rakyat Indonesia juga senang kalau proses transisi ini berjalan dengan baik tidak ada gontok-gontokan, tidak ada chaos, melahirkan calon pemimpin yang baik, kita akan berusaha itu dan PKS sangat berharap 2024 ini lahir presiden yang bisa menyatukan. Itu kenapa disebut Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kami respek, Jokowi mari fair kami ingin pemerintahan sekarang husnul khotimah akhir yang baik, tidak ada kebencian, tidak ada hate speech sehingga kita benar-benar bisa damai, rukun," tutur dia.

Setali tiga uang, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai tindakan Presiden Jokowi tidaklah tepat.

"Pernyataan Pak Jokowi yang akan cawe-cawe terkait Pemilu 2024 demi bangsa dan negara tentu tidak pas dan berlebihan. Ini bukan pernyataan yang positif mengingat rekam jejak Pak Jokowi tidak demikian. Sering berbeda antara pikiran, perkataan dan perbuatan," kata dia.

Kamhar menilai Jokowi sejak lama sudah aktif mengendorse capres tertentu dan berada di balik pembentukan poros koalisi tertentu.

"Ini menegaskan Pak Jokowi tak netral. Apa pun justifikasinya. Atas nama demokrasi ini tak bisa dibenarkan," kata dia.

Menurut Kamhar, alasan Jokowi cawe-cawe demi bangsa dan negara tidak dapat dibenarkan, sebab menurutnya tidak sesuai kenyataan.

"Ini ekspresi psikologi Pak Jokowi yang merasa memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih memadai untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara maju dari 13 tahun waktu yang tersedia. Padahal kenyataannya tidak demikian. Beliau overestimate atas pengetahuan dan kemampuannya," klaim dia.

Kamhar justru melihat potret pemerintahan Jokowi harus segera ada perubahan dan perbaikan.

"Justru yang paling pas dan relevan adalah melakukan perubahan dan perbaikan. Pelanjut Jokowi hanya akan membuat ikhtiar Indonesia maju, Indonesia Emas 2045 semakin jauh panggang dari api," kata dia.

Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga menjelaskan maksud pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe di Pilpres 2024.

Menurut dia, Jokowi hanya ingin menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami rakyat. Ia menyebut wajar seorang presiden cawe-cawe.

"Beliau ingin menyampaikan secara sederhana sebenarnya dengan bahasa yang disebut sebagai cawe-cawe. Tapi kami menilai memang seharusnya seorang presiden, memang harus cawe-cawe kalau meminjam istilah beliau begitu. Karena begini ini kan pesta demokrasi, di mana rakyat yang nanti akan menentukan pilihannya," kata Eriko di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (30/5/2023).

Menurut Eriko, Jokowi ingin menjamin keamanan masyarakat selama pemilu, sehingga presiden perlu ikut campur sehingga masyarakat tidak ada merasa terintimidasi, dan pemilu berangsung Luber.

“Nah Presiden ingin menjamin itu terjadi dengan baik, kedua beliau ingin menjamin bahwa proses transisi dari pemerintahan bapak Presiden Joko Widodo kepada siapapun penerusnya nanti berjalan dengan baik,” kata Eriko.

Apalagi, kata Eriko, di era demokrasi dan era sosial media saat ini semua orang bisa mengawasi tidak hanya presiden.

“Era keterbukaan, tidak mungkin ada lagi hal-hal yang bisa dikondisikan secara tertutup atau terjadi katakan proses ketidakadilan,” kata dia.

Sementara itu, terkait beberapa pihak yang menilai Jokowi berlebihan, ia menilai hal itu hak semua orang.

“Memang kita tidak bisa memaksakan semua pendapat ya artinya semua menanggapi ini secara positif, tidak bisa. Tapi inilah yang justru kita menjelaskan ini secara terbuka seperti saya sebagai wakil rakyat ingin menjelaskan apa yang dimaksud oleh presiden,” kata dia.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe politik memiliki banyak penafsiran.

"Saya sudah pernah ngomong sebenarnya, kalaupun misalnya cawe-cawe konteksnya apa dulu. Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara semua orang harus ikut terlibat, menurut saya konteks cawe-cawe itu terlibat," kata Doli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Menurut dia, hal wajar jika Presiden Jokowi ingin kepemimpinannya berlanjut. Dia menilai Jokowi ingin program yang sudah dilaksanakan dalam masa dua periode bisa terus berjalan.

"Apalagi Pak Jokowi presiden dua periode, sudah banyak sekali program-program yang sudah dijalankan dan kemudian dua periode itu kan masih ada hal-hal yang masih belum tuntas," tutur Doli.

"Tentu Pak Jokowi punya kepentingan untuk penerus kepresiden berikutnya itu melanjutkan hal-hal baik yang belum tuntas gitu, saya kira konteks cawe-cawe dalam konteks itu," sambungnya.

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai pernyataan Presiden Jokowi yang akan melakukan cawe-cawe politik, bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan sesuai rencana dan meminimalisir keterbelahan. 

"Kalau saya memahami yang disampaikan oleh pak Jokowi itu dalam konteks memastikan kan bahwa pemilu itu akan berlangsung on schedule, on time, dan kemudian juga terminimalisir keterbelahannya ya," kata Arsul, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Kendati demikian, dia tak menampik jika istilah cawe-cawe akan menimbulkan penafsiran yang beragam. Namun, dia meminta agar masyarakat tidak khawatir dan berlebihan dalam menafsirkan pernyataan Jokowi tersebut. 

"Nah ya itu di negara demokrasi kan kalau ada tafsir begitu kan juga bukan sesuatu yang harus dilarang, tetapi hemat saya kita itu kan jangan juga kemudian terlalu khawatir, terlalu lebay, karena bagaimanapun kita itu negara hukum, ada aturan. Nah sepanjang sesuatu itu tabrak aturan harus dikoreksi," ucapnya. 

Dia pun sepakat alasan Jokowi untuk melakukan cawe-cawe demi kepentingan bangsa. Terlebih, untuk memastikan keberlanjutan program dan pembangunan yang telah berjalan selama ini. 

"Dan kenapa mesti dipersoalkan, dan saya kira bukan hanya Pak Jokowi, kami semua partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan juga posisinya sama. Ingin pembangunan itu bisa dilanjutkan, arah-arah kebijakan itu bisa dilanjutkan," ucap dia.