Perjuangkan Tenaga Honorer Jadi PPPK, Junimart Girsang Buka Ruang Pengaduan Online

Junimart lantas menjelaskan, pengalihan atau pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK oleh Pemerintah pada tahun 2023 ini tidak hanya mengakomodir 2.360.363 tenaga honorer yang terdata dalam data base Kemenpan RB saja.

"Jadi jangan gagal paham, yang harus diangkat menjadi PPPK oleh Pemerintah itu adalah seluruhnya, sekali lagi saya ulangi seluruh tenaga honorer harus diangkat menjadi PPPK oleh Pemerintah pada tahun ini, mulai dari cleaning service, tenaga administrasi, keamanan, satpol PP dan banyak lagi. Semua harus diangkat dan terealisasi paling lama 28 November 2023," jelas Politisi PDI-Perjuangan itu.

Lebih lanjut, Junimart berpendapat, berpedoman kepada prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui PPPK. Maka kemungkinan besar jumlah tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK oleh Pemerintah di tahun ini akan mencapai jumlah sekitar 5 juta tenaga honorer.

"Menurut saya jumlahnya akan meningkat menjadi 5 juta, mengapa? karena data 2.360.363 yang dimiliki Kemenpan RB masih belum mengakomodir seluruh tenaga honorer yang ada. Dan hal inilah yang kita perjuangkan agar tidak ada tenaga honorer yang tidak ikut diangkat menjadi PPPK oleh Pemerintah," tegas politisi daerah pemilihan Sumatera Utara III (Sumut III) itu.

Akhir kata, dirinya mengingatkan kepada seluruh tenaga honorer yang nantinya mengisi ruang pengaduan online https://halojg.id/lapor/ tidak lupa turut melampirkan dokumen pendukung. Tujuannya untuk memudahkan validasi data yang nantinya akan diberikan langsung olehnya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

(*)